Jakarta: Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadikan mafia tanah sebagai kambing hitam dalam lambatnya normalisasi sungai. Alasan itu dianggap mengada-ada.
"Enggak masuk akal, masa Pemprov kalah dari mafia tanah," kata Gembong saat dihubungi, Kamis, 11 Maret 2021.
Gembong mengingatkan Pemprov jangan mencari-cari alasan. Dia ingin eksekusi di lapangan lebih maksimal terkait program penanganan banjir tersebut, tanpa perlu banyak wacana atau janji.
Baca: Dibantu Menteri Basuki, Normalisasi Kali DKI Dikebut dalam 2 Tahun
"Yang dibutuhkan adalah realisasi, eksekusi di lapangan," ucap dia.
Menurut dia, pembebasan lahan di sekitar Kali Ciliwung, sebagai bagian dari normalisasi, masih jauh dari target. Alhasil normalisasi mandek.
"Karena perlu dicatat, dari 2018-2020 tak ada pembebasan lahan di bantaran sungai," terang dia.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sempat mengaku sudah lama gelisah gara-gara kehadiran mafia tanah. Dia mengetahui keberadaan mafia tanah di Jakarta dan daerah lainnya sejak duduk di Komisi V DPR.
Dia kini masih harus terus berurusan dengan mafia tanah. Bahkan, mafia tanah dan berbagai persoalan sengketa tanah turut menghambat normalisasi sungai.
"Kami sendiri terkait penanganan banjir, termasuk yang menjadi lambat terkait pembebasan lahan normalisasi karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan dan juga mafia-mafia tanah," kata Ariza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Maret 2021.
Jakarta: Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadikan mafia tanah sebagai kambing hitam dalam lambatnya
normalisasi sungai. Alasan itu dianggap mengada-ada.
"Enggak masuk akal, masa Pemprov kalah dari mafia tanah," kata Gembong saat dihubungi, Kamis, 11 Maret 2021.
Gembong mengingatkan Pemprov jangan mencari-cari alasan. Dia ingin eksekusi di lapangan lebih maksimal terkait program penanganan
banjir tersebut, tanpa perlu banyak wacana atau janji.
Baca:
Dibantu Menteri Basuki, Normalisasi Kali DKI Dikebut dalam 2 Tahun
"Yang dibutuhkan adalah realisasi, eksekusi di lapangan," ucap dia.
Menurut dia, pembebasan lahan di sekitar Kali Ciliwung, sebagai bagian dari normalisasi, masih jauh dari target. Alhasil normalisasi mandek.
"Karena perlu dicatat, dari 2018-2020 tak ada pembebasan lahan di bantaran sungai," terang dia.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sempat mengaku sudah lama gelisah gara-gara kehadiran mafia tanah. Dia mengetahui keberadaan mafia tanah di Jakarta dan daerah lainnya sejak duduk di Komisi V DPR.
Dia kini masih harus terus berurusan dengan mafia tanah. Bahkan, mafia tanah dan berbagai persoalan sengketa tanah turut menghambat normalisasi sungai.
"Kami sendiri terkait penanganan banjir, termasuk yang menjadi lambat terkait pembebasan lahan normalisasi karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan dan juga mafia-mafia tanah," kata Ariza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Maret 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
