Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi masih membahas revisi adendum perjanjian kerja sama (PKS) soal Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
“Target kami dengan Kota Bekasi bisa selesai tanda tangan sebelum tanggal 26 (Oktober 2021),” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Oktober 2021.
Asep mengatakan ada sejumlah perubahan dalam perjanjian teranyar. Pemkot Bekasi menambah lingkup perjanjian dari lima menjadi delapan.
Asep mencontohkan selama ini ada upaya pemulihan, pencegahan, pendidikan kesehatan, dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga di sekitar Bantargebang. Rencananya, mereka bakal mendapat manfaat baru berupa peningkatan sarana kebersihan.
“Ada permohonan penambahan jumlah warga, jumlah KK (kepala keluarga) yang menambah jumlah BLT,” papar dia.
Asep menyebut selama ini ada sekitar 18 ribu KK yang menerima bantuan. Kini, ada sekitar enam ribu KK tambahan yang bakal menerima BLT.
Baca: ITF Sunter Mulai Tahap Pra Konstruksi Akhir 2021
“Selama ini yang menerima BLT hanya tiga kelurahan. Dengan PKS baru ada penambahan satu jadi empat,” tutur dia.
Menurut Asep, Pemprov DKI tidak keberatan terhadap pengajuan itu. Sebab, besaran dana kompensasi ada formulanya dan sudah disepakati Pemkot Bekasi.
“Selama ini kita masih sesuai, tidak ada konflik maupun hal yang mengganggu besaran dana kompensasi,” ucap dia.
Jakarta: Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi masih membahas revisi adendum perjanjian kerja sama (PKS) soal Tempat Pembuangan Sampah Terpadu
(TPST) Bantargebang.
“Target kami dengan Kota Bekasi bisa selesai tanda tangan sebelum tanggal 26 (Oktober 2021),” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Oktober 2021.
Asep mengatakan ada sejumlah perubahan dalam perjanjian teranyar. Pemkot Bekasi menambah lingkup perjanjian dari lima menjadi delapan.
Asep mencontohkan selama ini ada upaya pemulihan, pencegahan, pendidikan kesehatan, dan bantuan langsung tunai
(BLT) kepada warga di sekitar Bantargebang. Rencananya, mereka bakal mendapat manfaat baru berupa peningkatan sarana kebersihan.
“Ada permohonan penambahan jumlah warga, jumlah KK (kepala keluarga) yang menambah jumlah BLT,” papar dia.
Asep menyebut selama ini ada sekitar 18 ribu KK yang menerima bantuan. Kini, ada sekitar enam ribu KK tambahan yang bakal menerima BLT.
Baca:
ITF Sunter Mulai Tahap Pra Konstruksi Akhir 2021
“Selama ini yang menerima BLT hanya tiga kelurahan. Dengan PKS baru ada penambahan satu jadi empat,” tutur dia.
Menurut Asep, Pemprov DKI tidak keberatan terhadap pengajuan itu. Sebab, besaran dana kompensasi ada formulanya dan sudah disepakati Pemkot Bekasi.
“Selama ini kita masih sesuai, tidak ada konflik maupun hal yang mengganggu besaran dana kompensasi,” ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
