Jakarta: Anggota DPRD DKI terpilih dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mendorong transparansi pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta. Masyarakat berhak tahu mekanisme penetapan pengganti Sandiaga Uno.
"Kita tidak mau proses pemilihan wagub berada di ruang gelap gulita. Rawan akan politik uang," katanya, kepada Medcom.id, Kamis, 22 Agustus 2019.
William mengusulkan agar rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD DKI disiarkan lewat media massa. Sehingga masyarakat langsung memberi umpan balik dan menyuarakan pendapatnya soal dua calon wakil gubernur (cawagub) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra.
"Mekanisme pemilihan itu kami dorong dalam bentuk public hearing, disiarkan langsung di TV, dan masyarakat semua bisa menonton," ucap William.
Baca juga: Anggota DPRD Terpilih Heran Penetapan Wagub DKI Molor
Di sisi lain, William mengaku partainya mengidamkan wakil gubernur DKI yang antikorupsi dan anti-intoleransi. "Kalau tidak sesuai nilai dan prinsip kami, akan kami tolak," tegas dia.
Hal yang sama diamini rekan partainya, Idris Ahmad. Selain transparansi dia juga mendukung pemilihan wakil gubernur yang punya rekam jejak baik.
"Kriteria wagub harus antikorupsi dan anti intoleransi. Sehingga warga Jakarta bisa tahu siapa dan apa yang akan dibawa oleh calon wagubnya," pungkas Idris.
Rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD DKI terkait pemilihan calon wakil gubernur tak kunjung kuorum. Padahal, masa kerja DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 berakhir Senin, 26 Agustus 2019.
Kursi wakil gubernur DKI Jakarta hampir setahun dibiarkan kosong. Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019, meninggalkan Anies di pemerintahan DKI Jakarta.
Jakarta: Anggota DPRD DKI terpilih dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mendorong transparansi pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta. Masyarakat berhak tahu mekanisme penetapan pengganti Sandiaga Uno.
"Kita tidak mau proses pemilihan wagub berada di ruang gelap gulita. Rawan akan politik uang," katanya, kepada
Medcom.id, Kamis, 22 Agustus 2019.
William mengusulkan agar rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD DKI disiarkan lewat media massa. Sehingga masyarakat langsung memberi umpan balik dan menyuarakan pendapatnya soal dua calon wakil gubernur (cawagub) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra.
"Mekanisme pemilihan itu kami dorong dalam bentuk public hearing, disiarkan langsung di TV, dan masyarakat semua bisa menonton," ucap William.
Baca juga:
Anggota DPRD Terpilih Heran Penetapan Wagub DKI Molor
Di sisi lain, William mengaku partainya mengidamkan wakil gubernur DKI yang antikorupsi dan anti-intoleransi. "Kalau tidak sesuai nilai dan prinsip kami, akan kami tolak," tegas dia.
Hal yang sama diamini rekan partainya, Idris Ahmad. Selain transparansi dia juga mendukung pemilihan wakil gubernur yang punya rekam jejak baik.
"Kriteria wagub harus antikorupsi dan anti intoleransi. Sehingga warga Jakarta bisa tahu siapa dan apa yang akan dibawa oleh calon wagubnya," pungkas Idris.
Rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD DKI terkait pemilihan calon wakil gubernur tak kunjung kuorum. Padahal, masa kerja DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 berakhir Senin, 26 Agustus 2019.
Kursi wakil gubernur DKI Jakarta hampir setahun dibiarkan kosong. Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019, meninggalkan Anies di pemerintahan DKI Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
