medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan pengangkatan pegawai tidak tetap (PTT) murni urusan pemerintah pusat. Hal itu dia ungkapkan menanggapi demo Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pegawai Dinas Perhubungan DKI di Kementerian Pemberdayaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
"Itu bukan urusan kami, itu bukan dari Pemprov DKI. Enggak tahu saya," kata Djarot di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, 25 September 2017.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan pihaknya menunggu langkah pemerintah pusat soal pengangkatan PTT. Pemprov DKI tak bisa melakukan pengangkatan tanpa persetujuan dari pemerintah pusat.
"Kalau memang pemerintah pusat sesuai dengan ASN-nya, maka harus diturunkan PP-nya soal tenaga kontrak dan K3 (kantor kepegawaian kota dan kabupaten) itu," kata Saefullah.
Saefullah menjelaskan, jika peraturan dari pemerintah pusat sudah keluar, DKI bisa mengangkat PTT dengan sistem rekrutmen. Namun, rekrutmen tersebut tidak serta merta mengangkat mereka menjad PNS DKI.
"Tenaga kontrak PHL itu kalau enggak ada mereka susah juga kerja. Jumlahnya banyak mereka itu ada sekitar 100 ribu lebih," ujar dia.
Hari ini, ratusan personel Satpol PP menyampaikan aspirasi di depan Kementerian PANRB. Mereka menuntut supaya segera diangkat menjadi PNS.
"Tuntutan kita hanya satu, status kita ditingkatkan dari pegawai tidak tetap (PTT) menjadi CPNS," kata Ketua Wilayah Satpol PP Jakarta Barat Frank Sianturi di lokasi kepada Metrotvnews.com.
Mereka yang turun ke jalan mencapai 1.800-an orang. Mereka adalah Satpol PP dan anggota Dishub dari gelombang 3 dan gelombang 4 yang telah 12 tahun mengabdi di DKI. Namun, status mereka masih PTT.
Dia beralasan, penuntutan status menjadi PNS lantaran beban kerja mereka setara dengan Satpol PP dan Dishub PNS. Namun, dengan risiko kerja yang sama, menghasilan mereka berbeda.
Dia beralasan, penuntutan status menjadi CPNS lantaran beban kerja Satpol PP dan Dishub PTT setara dengan Satpol PP dan Dishub PNS. Padahal risiko yang dimiliki sama, namun segi pengahsilan berbeda.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan pengangkatan pegawai tidak tetap (PTT) murni urusan pemerintah pusat. Hal itu dia ungkapkan menanggapi demo Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pegawai Dinas Perhubungan DKI di Kementerian Pemberdayaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
"Itu bukan urusan kami, itu bukan dari Pemprov DKI. Enggak tahu saya," kata Djarot di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, 25 September 2017.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan pihaknya menunggu langkah pemerintah pusat soal pengangkatan PTT. Pemprov DKI tak bisa melakukan pengangkatan tanpa persetujuan dari pemerintah pusat.
"Kalau memang pemerintah pusat sesuai dengan ASN-nya, maka harus diturunkan PP-nya soal tenaga kontrak dan K3 (kantor kepegawaian kota dan kabupaten) itu," kata Saefullah.
Saefullah menjelaskan, jika peraturan dari pemerintah pusat sudah keluar, DKI bisa mengangkat PTT dengan sistem rekrutmen. Namun, rekrutmen tersebut tidak serta merta mengangkat mereka menjad PNS DKI.
"Tenaga kontrak PHL itu kalau enggak ada mereka susah juga kerja. Jumlahnya banyak mereka itu ada sekitar 100 ribu lebih," ujar dia.
Hari ini, ratusan personel Satpol PP menyampaikan aspirasi di depan Kementerian PANRB. Mereka menuntut supaya segera diangkat menjadi PNS.
"Tuntutan kita hanya satu, status kita ditingkatkan dari pegawai tidak tetap (PTT) menjadi CPNS," kata Ketua Wilayah Satpol PP Jakarta Barat Frank Sianturi di lokasi kepada
Metrotvnews.com.
Mereka yang turun ke jalan mencapai 1.800-an orang. Mereka adalah Satpol PP dan anggota Dishub dari gelombang 3 dan gelombang 4 yang telah 12 tahun mengabdi di DKI. Namun, status mereka masih PTT.
Dia beralasan, penuntutan status menjadi PNS lantaran beban kerja mereka setara dengan Satpol PP dan Dishub PNS. Namun, dengan risiko kerja yang sama, menghasilan mereka berbeda.
Dia beralasan, penuntutan status menjadi CPNS lantaran beban kerja Satpol PP dan Dishub PTT setara dengan Satpol PP dan Dishub PNS. Padahal risiko yang dimiliki sama, namun segi pengahsilan berbeda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
