medcom.id, Jakarta: Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Pemukiman, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) DKI Jakarta, Ilman Basthian menyatakan mengubah pola pikir (mindset) masyarakat merupakan tantangan dalam menata kawasan kumuh di Jakarta.
"Menata mindset paling sulit karena ada kecenderungan masyarakat jadi terlena saat semua dilayani dan dibiayai dengan dana besar oleh pemerintah atau yayasan sosial," ujarnya kepada Metrotvnews.com di gedung DPGP Jalan Jatibaru Raya, Cideng, Jakarta Pusat, Jumat 8 September 2017.
Untuk mengatasi hal ini, Ilman menuturkan perlu dua perbaikan, yakni pembinaan secara sosial guna menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta pelatihan keterampilan agar masyarakat lebih mandiri.
"Jadi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan mubazir karena masyarakatnya lebih siap menerima perubahan," beber dia.
Penataan kawasan kumuh tidak terjadi serta merta. Ilman menjabarkan, dilakukan proses bertahap mulai dari studi penataan kawasan, pendampingan dan pelaksanaan penataan pemukiman kumuh, peningkatan peran serta masyarakat, pelepasan masyarakat, dan evaluasi.
"Penataan pemukiman kumuh ini proses yang continue selama lima tahun, jadi setiap tahun dilakukan program secara bertahap dari studi awal, sampai pelaksanaan dan penarikan program," ujar Ilman.
Setelah penataan selesai, kelurahan setempat akan memantau keberlangsungan program sebagai koordinator lingkungan. Tujuannya, agar kawasan tak kembali kotor usai segala upaya selama lima tahun terakhir.
"Untuk menjaganya ada kelurahan yang memantau masyarakat. Tapi tetap mindset masyarakat penting supaya ada rasa memiliki dan sadar lingkungan," tandas dia.
medcom.id, Jakarta: Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Pemukiman, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) DKI Jakarta, Ilman Basthian menyatakan mengubah pola pikir (
mindset) masyarakat merupakan tantangan dalam menata kawasan kumuh di Jakarta.
"Menata
mindset paling sulit karena ada kecenderungan masyarakat jadi terlena saat semua dilayani dan dibiayai dengan dana besar oleh pemerintah atau yayasan sosial," ujarnya kepada Metrotvnews.com di gedung DPGP Jalan Jatibaru Raya, Cideng, Jakarta Pusat, Jumat 8 September 2017.
Untuk mengatasi hal ini, Ilman menuturkan perlu dua perbaikan, yakni pembinaan secara sosial guna menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta pelatihan keterampilan agar masyarakat lebih mandiri.
"Jadi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan mubazir karena masyarakatnya lebih siap menerima perubahan," beber dia.
Penataan kawasan kumuh tidak terjadi serta merta. Ilman menjabarkan, dilakukan proses bertahap mulai dari studi penataan kawasan, pendampingan dan pelaksanaan penataan pemukiman kumuh, peningkatan peran serta masyarakat, pelepasan masyarakat, dan evaluasi.
"Penataan pemukiman kumuh ini proses yang continue selama lima tahun, jadi setiap tahun dilakukan program secara bertahap dari studi awal, sampai pelaksanaan dan penarikan program," ujar Ilman.
Setelah penataan selesai, kelurahan setempat akan memantau keberlangsungan program sebagai koordinator lingkungan. Tujuannya, agar kawasan tak kembali kotor usai segala upaya selama lima tahun terakhir.
"Untuk menjaganya ada kelurahan yang memantau masyarakat. Tapi tetap mindset masyarakat penting supaya ada rasa memiliki dan sadar lingkungan," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SCI)
