medcom.id, Jakarta: Perubahan sistem pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diprotes orangtua murid. Apalagi, nominalnya Rp50 ribu per minggu. Angka itu dinilai terlalu sedikit.
Yusnianda, 43, warga Jalan Kinkit, Jakarta Pusat, mengaku kecewa dengan sistem tersebut. Menurut dia, biaya pendidikan makin tinggi, jika pemberian bantuan dicicil tiap minggu tidak dapat memenuhi kebutuhan sekolah.
"Bukan tidak tahu terima kasih, tapi Rp50 ribu kebeli apa? Harga tas, seragam, sepatu juga mahal. Apalagi tahun ajaran baru," Kata Yusnianda saat berbincang dengan <i>Metrotvnews.com</i> di SD Negeri Kebon Kelapa 01 Pagi, Jalan Batu Tulis, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2015).
Hal senada dikeluhkan Ana, 48, warga Jalan Batu Ceper. Ana bilang sistem pencairan dana KJP per minggu membuat dirinya kesulitan mengatur anggaran rumah tangga.
"Jadi bingung mengatur uangnya gimana. Biasanya terima lebih Rp1 juta per enam bulan sekarang cuma Rp50 ribu per minggu," ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menilai pencairan dana KJP per enam bulan kurang tepat, karena kerap disalahgunakan. Pencairan dana KJP per minggu untuk memenuhi kebutuhan murid seperti uang transport dan uang saku.
medcom.id, Jakarta: Perubahan sistem pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diprotes orangtua murid. Apalagi, nominalnya Rp50 ribu per minggu. Angka itu dinilai terlalu sedikit.
Yusnianda, 43, warga Jalan Kinkit, Jakarta Pusat, mengaku kecewa dengan sistem tersebut. Menurut dia, biaya pendidikan makin tinggi, jika pemberian bantuan dicicil tiap minggu tidak dapat memenuhi kebutuhan sekolah.
"Bukan tidak tahu terima kasih, tapi Rp50 ribu kebeli apa? Harga tas, seragam, sepatu juga mahal. Apalagi tahun ajaran baru," Kata Yusnianda saat berbincang dengan
Metrotvnews.com di SD Negeri Kebon Kelapa 01 Pagi, Jalan Batu Tulis, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2015).
Hal senada dikeluhkan Ana, 48, warga Jalan Batu Ceper. Ana bilang sistem pencairan dana KJP per minggu membuat dirinya kesulitan mengatur anggaran rumah tangga.
"Jadi bingung mengatur uangnya gimana. Biasanya terima lebih Rp1 juta per enam bulan sekarang cuma Rp50 ribu per minggu," ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menilai pencairan dana KJP per enam bulan kurang tepat, karena kerap disalahgunakan. Pencairan dana KJP per minggu untuk memenuhi kebutuhan murid seperti uang transport dan uang saku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
