medcom.id, Jakarta: Kisruh antara DPRD dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta terkait APBD DKI dinilai akan melumpuhkan pelayanan publik. Sebab, lambatnya pengesahan APBD dapat mengganggu pembangunan Ibu Kota.
Manajer Advokasi Investigasi FITRA, Apung Widadi mengatakan, ada tiga dampak paling besar yang berimbas pada masyarakat. Pertama, pelayanan publik terancam lumpuh.
"Hak rakyat mendapat kesehatan dan pendidikan terancam terlambat. Seperti anggaran Kartu Jakarta Sehat 2015 Rp1,3 triliun. Anggaran kartu Jakarta pintar 2015 Rp2,2 Triliun. Anggaran dana BOS Rp2,51 triliun. Anggaran itu terancam terlambat turun," kata Apung di Sekretariat FITRA, Mampang Prapatan IV, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2015).
Keterlambatan anggaran membuat penarikan klaim Puskesmas, rumah sakit dan sekolah terhambat. Dikhawatirkan terjadi masalah antara birokrasi dan masyarakat yang butuh mendapat pelayanan.
Kerugian kedua yang akan dialami masyarakat adalah, proyek nasional di Jakarta terancam mangkrak. "Anggaran Proyek MRT tahun 2014 Rp4,55 triliun terancam mangkrak dan terhambat pembangunannya," paparnya.
Selain itu, masyarakat akan mengalami kerugian terkait penyerapan APBD DKI Jakarta yang semakin rendah. "Lambatnya Pencairan APBD DKI Jakarta 2015 membuat penyerapan anggaran semakin rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penyerapan 2014 hanya 80 persen," katanya.
medcom.id, Jakarta: Kisruh antara DPRD dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta terkait APBD DKI dinilai akan melumpuhkan pelayanan publik. Sebab, lambatnya pengesahan APBD dapat mengganggu pembangunan Ibu Kota.
Manajer Advokasi Investigasi FITRA, Apung Widadi mengatakan, ada tiga dampak paling besar yang berimbas pada masyarakat. Pertama, pelayanan publik terancam lumpuh.
"Hak rakyat mendapat kesehatan dan pendidikan terancam terlambat. Seperti anggaran Kartu Jakarta Sehat 2015 Rp1,3 triliun. Anggaran kartu Jakarta pintar 2015 Rp2,2 Triliun. Anggaran dana BOS Rp2,51 triliun. Anggaran itu terancam terlambat turun," kata Apung di Sekretariat FITRA, Mampang Prapatan IV, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2015).
Keterlambatan anggaran membuat penarikan klaim Puskesmas, rumah sakit dan sekolah terhambat. Dikhawatirkan terjadi masalah antara birokrasi dan masyarakat yang butuh mendapat pelayanan.
Kerugian kedua yang akan dialami masyarakat adalah, proyek nasional di Jakarta terancam mangkrak. "Anggaran Proyek MRT tahun 2014 Rp4,55 triliun terancam mangkrak dan terhambat pembangunannya," paparnya.
Selain itu, masyarakat akan mengalami kerugian terkait penyerapan APBD DKI Jakarta yang semakin rendah. "Lambatnya Pencairan APBD DKI Jakarta 2015 membuat penyerapan anggaran semakin rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penyerapan 2014 hanya 80 persen," katanya
. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
