medcom.id, Jakarta: Pengesahan RAPBD DKI Jakarta 2015 belum mulus. Mediasi antara pimpinan DPRD DKI dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan jajarannya buntu. Kedua pihak memiliki waktu sepekan untuk menuntaskan.
Perlukah Kementerian Dalam Negeri melakukan mediasi lagi?
"Ini mah tidak usah dimediasi lagi. Apa yang mau dimediasi lagi," tanya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (6/3/2015).
Pria yang biasa disapa Ahok itu hanya mengamini pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik yang mengatakan percuma dilakukan mediasi tapi tak ada hasilnya. "Kan Taufik sudah ngomong kemarin, sudah ditutup Sekjen," kata Ahok.
Ahok mebeberkan, pihak DPRD DKI telah mengakui adanya dana siluman sebesar Rp12,1 triliun yang dibahas dengan SKPD. DPRD menuding RAPBD Ahok palsu.
"(Tapi) Sekjen (Kementerian Dalam Negeri) mengatakan, RAPBD asli yang dikirim gubernur," jelasnya.
Tak sampai di situ, Ahok membeberkan, menurut Sekjen Kemendagri yang boleh mengirimkan APBD hanya gubernur, bukan DPRD.
"Makanya sekarang semua SKPD sudah bikin surat pernyataan bermaterai, mengatakan yang Rp12,1 triliun tidak tahu," bebernya.
medcom.id, Jakarta: Pengesahan RAPBD DKI Jakarta 2015 belum mulus. Mediasi antara pimpinan DPRD DKI dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan jajarannya buntu. Kedua pihak memiliki waktu sepekan untuk menuntaskan.
Perlukah Kementerian Dalam Negeri melakukan mediasi lagi?
"Ini mah tidak usah dimediasi lagi. Apa yang mau dimediasi lagi," tanya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (6/3/2015).
Pria yang biasa disapa Ahok itu hanya mengamini pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik yang mengatakan percuma dilakukan mediasi tapi tak ada hasilnya. "Kan Taufik sudah ngomong kemarin, sudah ditutup Sekjen," kata Ahok.
Ahok mebeberkan, pihak DPRD DKI telah mengakui adanya dana siluman sebesar Rp12,1 triliun yang dibahas dengan SKPD. DPRD menuding RAPBD Ahok palsu.
"(Tapi) Sekjen (Kementerian Dalam Negeri) mengatakan, RAPBD asli yang dikirim gubernur," jelasnya.
Tak sampai di situ, Ahok membeberkan, menurut Sekjen Kemendagri yang boleh mengirimkan APBD hanya gubernur, bukan DPRD.
"Makanya sekarang semua SKPD sudah bikin surat pernyataan bermaterai, mengatakan yang Rp12,1 triliun tidak tahu," bebernya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
