medcom.id, Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta optimistis bisa membangun rumah sakit kanker di Jalan Kyai Tapa, Jakarta Barat. Dana yang dibutuhkan sekitar Rp3 triliun.
Rencana pembangunan rumah sakit kanker tersebut tersendat. Sebab, Badan Pemeriksa Keuangan menduga ada penyelewangan uang negara dalam pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras yang akan digunakan untuk membangun rumah sakit kanker.
Kemarin, hasil penyelidikan penyelidik KPK menyebutkan tak ada perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Hal itu diungkap Ketua KPK Agus Rahardjo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan, sertifikat lahan tersebut sudah sah milik Pemerintah DKI. Hari ini, ia menyebut, KPK meminta kepada pemerintah menunjukkan perencanaan pembangunan dan sertifikat lahan.
"Kami mau bangun. Kita lihat saja nanti," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2016).
Ahok ingin pembangunan rumah sakit kanker tidak menggunakan APBD. Awalnya, ia berharap, uang kontribusi tambahan pengembang pulau reklamasi di pantai utara Jakarta bisa untuk membangun rumah sakit kanker. Namun, reklamasi bermasalah dengan hukum hingga dihentikan sementara.
Meski optimistis, Ahok mengatakan, pembangunan rumah sakit kanker tidak bisa dalam waktu dekat. Pembangunan ditaksir memakan waktu dua tahun.
Bila menggunakan APBD, pembangunan tidak bisa menggunakan dana multiyears karena Ahok akan mengakhiri jabatan Gubernur DKI Oktober tahun depan.
Mantan anggota Komisi II DPR itu tetap mengupayakan pembangunan rumah sakit kanker tetap dibiayai pengembang. "Aku mau cari lagi kontribusi tambahan," cetusnya.
Ahok menyebut terlambatnya pembangunan rumah sakit kanker karena banyak yang menyebut ada korupsi dalam pembelian lahan. "Coba kalau tidak ribut, 2015 mulai (dibangun), 2017 selesai," ujar Ahok.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta optimistis bisa membangun rumah sakit kanker di Jalan Kyai Tapa, Jakarta Barat. Dana yang dibutuhkan sekitar Rp3 triliun.
Rencana pembangunan rumah sakit kanker tersebut tersendat. Sebab, Badan Pemeriksa Keuangan menduga ada penyelewangan uang negara dalam pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras yang akan digunakan untuk membangun rumah sakit kanker.
Kemarin, hasil penyelidikan penyelidik KPK menyebutkan tak ada perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Hal itu diungkap Ketua KPK Agus Rahardjo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan, sertifikat lahan tersebut sudah sah milik Pemerintah DKI. Hari ini, ia menyebut, KPK meminta kepada pemerintah menunjukkan perencanaan pembangunan dan sertifikat lahan.
"Kami mau bangun. Kita lihat saja nanti," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2016).
Ahok ingin pembangunan rumah sakit kanker tidak menggunakan APBD. Awalnya, ia berharap, uang kontribusi tambahan pengembang pulau reklamasi di pantai utara Jakarta bisa untuk membangun rumah sakit kanker. Namun, reklamasi bermasalah dengan hukum hingga dihentikan sementara.
Meski optimistis, Ahok mengatakan, pembangunan rumah sakit kanker tidak bisa dalam waktu dekat. Pembangunan ditaksir memakan waktu dua tahun.
Bila menggunakan APBD, pembangunan tidak bisa menggunakan dana multiyears karena Ahok akan mengakhiri jabatan Gubernur DKI Oktober tahun depan.
Mantan anggota Komisi II DPR itu tetap mengupayakan pembangunan rumah sakit kanker tetap dibiayai pengembang. "Aku mau cari lagi kontribusi tambahan," cetusnya.
Ahok menyebut terlambatnya pembangunan rumah sakit kanker karena banyak yang menyebut ada korupsi dalam pembelian lahan. "Coba kalau tidak ribut, 2015 mulai (dibangun), 2017 selesai," ujar Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
