Ada Lurah Perintahkan PPSU Benahi Pekarangan Rumah

medcom.id, Jakarta: Sejumlah lurah diduga memanfaatkan jasa petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) untuk membenahi pekarangan rumahnya. Padahal tugas PPSU adalah membantu pekerja harian lepas (PHL) di lapangan untuk membersihkan gorong-gorong.   Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mencium gelagat lurah yang memanfaatkan keberadaan PPSU. Laporan terkait kelakuan lurah itu sudah dipegang Ahok. Selain itu, ada lurah yang menyuruh petugas PPSU untuk mengatasi keluhan yang ada di aplikasi Qlue. Padahal, seharusnya pekerjaan juga dibagi antara PPSU dan PHL.   "Dia tidak berbagi kerja dengan PHL taman padahal lurahkan estate manager, semua sudin adalah konsultan dan kontraktor. Dia lakukan enggak? Enggak, dia hanya tungguin saja Qlue," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/5/2016). PPSU membersihkan gorong-gorong. Foto: MI/Galih Pradipta   Ahok juga menerima laporan ada lurah yang meminta petugas PPSU memanipulasi aduan warga agar lurah tersebut seolah-olah melaksanakan tugas dengan baik. "Dia foto sendiri pakai HP orangnya. Dia kirim langsung, dia foto, dia kerjain. Jadi yang dia kerjain itu dia buat laporan seolah-olah dia hebat. Ini kan sistem teknologi," kata Ahok.   Ahok siap mencopot lurah-lurah yang masih memanfaatkan keberadaan PPSU. Tak hanya lurah, sekretaris dan bendaharanya pun terancam diganti jika tidak berani melaporkan lurahnya. Dalam waktu dekat Ahok melakukan lelang jabatan.   "Kita cuci gudangnya seluruh pejabat struktur, sikat habis saja satu kelurahan dicuci, bersihin. Pindahin. Kita sudah punya data nih, kita kasih dia kesempatan 1-2 bulan ini mau berubah enggak," tegas Ahok. Ilustrasi PNS DKI. Foto: MI/Ramdani   Selain ulah lurah, Ahok mengungkapkan, banyak PNS dibikin manja dengan adanya pegawai kontrak seperti PPSU, PHL, dan PKWT (Pekerja Kontrak Waktu Tertentu). Penyediaan pegawai kontrak memang untuk membantu kerja PNS karena PNS tidak mungkin membersihkan gorong-gorong. Tapi, bukan berarti pekerjaan PNS jadi berkurang.   "Dikit-dikit maunya PHL, maunya PPSU, PKWT. Lalu lu orang ngapain?" ujar Ahok.   Eksistensi pekerja kontrak juga masih saja dijadikan celah bagi beberapa oknum untuk menambah isi kantong. Oknum tersebut dengan berbagai alasan meminta penambahan petugas kontrak. Padahal tugasnya sudah sedikit.   "Oknum lurah ada, camat juga ada, kasie juga ada, sudin juga ada," lanjut Ahok.   Ditambah lagi, lanjut Ahok, oknum itu mengancam memecat pekerja kontrak jika tidak menyetor sebagian gajinya tiap bulan. "Kami tahu semua. Kenapa saya belum pecatin semua, hasil tesnya belum muncul nih, kalau hasil tes sudah muncul, mungkin Juni cuci gudang semua," kata Ahok.