Jakarta: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2018 DKI Jakarta diprediksi mengalami penaikan sebesar Rp6,1 triliun. Anggaran ini naik berasal dari APBD Murni 2018 yang awalnya senilai Rp77,1 triliun menjadi Rp83,2 triliun.
Penaikan anggaran di APBD Perubahan lantaran terjadinya kenaikan belanja daerah. Dari yang sebelumnya Rp71.169.642.231.898 menjadi Rp71.513.208.260.213.
Sementara pendapatan daerah mengalami penurunan dari Rp66.029.983.254.737 menjadi Rp65.809.931.772.844. Sedangkan penerimaan pembiayaan naik yang semula Rp11.087.381.977.161 jadi Rp17.452.307.127.533
Pengeluaran pembiayaan juga mengalami penaikan. Pada penetapan APBD 2018, anggaran tersebut Rp5.947.723.000.000 menjadi Rp11.749.030.590.164.
"Jadi APBD Perubahan akan ada penaikan Rp6,1 triliun," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Agustus 2018.
(Baca juga: Anies Sebut Pembengkakan Sisa Anggaran karena Efisiensi)
Ada beberapa kegiatan yang mengalami penaikan anggaran. Beberapa di antaranya ialah anggaran pembayaran utang di 104 SKPD/UKPD menjadi Rp768,9 miliar.
Lalu, pengadaan tanah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta sekitar Rp300 miliar dan pengadaan alat berat di Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp67,3 miliar. Ada juga pemeliharaan jalan di Dinas Bina Marga sebesar Rp50 miliar.
Selain itu, Pemprov juga berencana memberikan penyertaan modal daerah (PMD) yang diajukan Badan Usaha Milik Daerah. BUMD yang mengajukan PMD pada APBD-P 2018 ini adalah PT Mass Rapid Transit, PT Jakarta Propertindo, PD PAL Jaya, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Pembangunan Sarana Jaya, PDAM Jaya, dan PD Pasar Jaya.
"Untuk BUMD, PMD yang diajukan mencapai Rp10,997 triliun," ujar Plt Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Subagiyo.
Jakarta: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2018 DKI Jakarta diprediksi mengalami penaikan sebesar Rp6,1 triliun. Anggaran ini naik berasal dari APBD Murni 2018 yang awalnya senilai Rp77,1 triliun menjadi Rp83,2 triliun.
Penaikan anggaran di APBD Perubahan lantaran terjadinya kenaikan belanja daerah. Dari yang sebelumnya Rp71.169.642.231.898 menjadi Rp71.513.208.260.213.
Sementara pendapatan daerah mengalami penurunan dari Rp66.029.983.254.737 menjadi Rp65.809.931.772.844. Sedangkan penerimaan pembiayaan naik yang semula Rp11.087.381.977.161 jadi Rp17.452.307.127.533
Pengeluaran pembiayaan juga mengalami penaikan. Pada penetapan APBD 2018, anggaran tersebut Rp5.947.723.000.000 menjadi Rp11.749.030.590.164.
"Jadi APBD Perubahan akan ada penaikan Rp6,1 triliun," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Agustus 2018.
(Baca juga:
Anies Sebut Pembengkakan Sisa Anggaran karena Efisiensi)
Ada beberapa kegiatan yang mengalami penaikan anggaran. Beberapa di antaranya ialah anggaran pembayaran utang di 104 SKPD/UKPD menjadi Rp768,9 miliar.
Lalu, pengadaan tanah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta sekitar Rp300 miliar dan pengadaan alat berat di Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp67,3 miliar. Ada juga pemeliharaan jalan di Dinas Bina Marga sebesar Rp50 miliar.
Selain itu, Pemprov juga berencana memberikan penyertaan modal daerah (PMD) yang diajukan Badan Usaha Milik Daerah. BUMD yang mengajukan PMD pada APBD-P 2018 ini adalah PT Mass Rapid Transit, PT Jakarta Propertindo, PD PAL Jaya, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Pembangunan Sarana Jaya, PDAM Jaya, dan PD Pasar Jaya.
"Untuk BUMD, PMD yang diajukan mencapai Rp10,997 triliun," ujar Plt Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Subagiyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
