Anies Sebut Pembengkakan Sisa Anggaran karena Efisiensi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Jakarta: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2017 memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp13,16 triliun. Tingginya Silpa dianggap sebagai kegagalan penyerapan anggaran.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, sisa Silpa sebagai dampak optimalisasi penerimaan daerah dan efisiensi belanja daerah. Selain itu, besaran Silpa lantaran penerimaan hasil pajak dari pemerintah pusat yang diterima pada akhir 2017.

"Pada tahun 2017, hasil pajak dari Pemerintah Pusat sebesar Rp4,29 triliun," kata Anies di dalam sidang paripurna di DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 9 Juli 2018.


Mantan Menteri Pendidikan ini menjelaskan, kenaikan Silpa tahun 2017 sebesar Rp5,45 triliun dari tahun 2016 yang mencapai Rp7,7 triliun. Kenaikan ini buah dari optimalisasi penerimaan daerah.

Ketua Fraksi Partai NasDem, Bestari Barus mengatakan, besarnya Silpa akan berdampak pada melemahnya ekonomi serta daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017. 

(Baca juga: DPRD DKI Nilai Pemprov Gagal Menyerap Anggaran)

"Angka ini bukan angka yang kecil dan menunjukkan adanya kegagalan penyerapan anggaran," kata Bestari di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Juli 2018.

Anggota Fraksi PKS Muhammad Subki juga mempertanyakan rendahnya penyerapan anggaran di tahun 2017. Menurutnya, penyerapan anggaran tidak meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 82,6%.

"Padahal peningkatan serapan anggaran menjadi salah satu target yang akan dicapai pemerintahaan gubernur baru," tegas dia.

Subki meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno memenuhi janji-janji yang sudah disampaikan saat kampanye tahun lalu. "Penyerapan yang rendah menyebabkan Silpa meningkat cukup tajam," ujar dia.

Sementara, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Rikardo menyampaikan, besarannya Silpa bukan sebuah prestasi yang harus dibanggakan. Yang terbaik adalah kelebihan pendapatan daerah, seluruh program terlaksana tanpa ada pengurangan kualitas pembangunan.

"Memang sebesar apa pun Silpa bukan pelanggaran APBD. Tapi, pembangunan dan program yang sudah direncanakan harus dilaksanakan," pungkas dia. 

(Baca juga: Sri Mulyani Sentil Daerah yang Miliki Silpa Tinggi Namun Pembangunan Bobrok)
 



(REN)