medcom.id, Jakarta: DPRD DKI Jakarta siap dilibatkan dalam perombakan jabatan PNS yang dilakukan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama. Ahok harus melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) untuk menyeleksi calon pegawai dari sisi kognisi.
Sekretaris Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD DKI Syarif mengatakan, perombakan jabatan yang dilakukan Ahok tidak menggunakan format yang benar. Sebab, Ahok belum memiliki indikator jelas.
"Saya selalu katakan, gunakan indikator yang jelas. Kalau saya diminta Gubernur diskusi soal ini, saya siap. Format yang bagus bagaimana, saya siap diskusi," kata Syarif di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (1/12/2015).
Menurut Syarif, sistem yang ideal ialah melibatkan Baperjab. Baperjab memiliki kewenangan untuk menyeleksi calon pegawai.
"Mengukurnya harus dengan sistem. Baperjab terlibat dengan poin-poin penilaian lengkap. Penilaian kognisi, pengetahuan, dan perilaku yang sudah terekam selama ini," jelas Syarif.
Syarif mengatakan, Pemprov DKI harus memiliki rekam jejak setiap pegawai agar ketidakkonsistenan Ahok saat pencopotan Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun tidak terjadi lagi.
"Lasro dikatakan bermasalah UPS, harusnya ada rekam jejak. Sebab Ahok pernah memuji Lasro setinggi langit. Itu membuktikan catatan track record Pemda DKI amburadul," tegas Syarif.
Menurut Syarif, perombakan yang dilakukan Ahok bersifat reaksioner. Tergantung kondisi. "Ahok ambil keputusan itu tidak berpola, berdasarkan situasi, reaksioner," ujarnya.
Di samping itu, Ahok juga tidak seharusnya ikut-ikutan merombak pegawai eselon III dan IV. Nasib mereka lebih baik diserahkan kepada kepala dinas. Ahok sebaiknya fokus memperbaiki eselon I dan II.
"Saran saya kalau eselon III dan IV berikan otoritas kepada kepala dinas masing-masing. Kan sudah tanda tangan pakta integritas janji. Kalau janjinya tidak terpenuhi ganti," kata Syarif.
medcom.id, Jakarta: DPRD DKI Jakarta siap dilibatkan dalam perombakan jabatan PNS yang dilakukan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama. Ahok harus melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) untuk menyeleksi calon pegawai dari sisi kognisi.
Sekretaris Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD DKI Syarif mengatakan, perombakan jabatan yang dilakukan Ahok tidak menggunakan format yang benar. Sebab, Ahok belum memiliki indikator jelas.
"Saya selalu katakan, gunakan indikator yang jelas. Kalau saya diminta Gubernur diskusi soal ini, saya siap. Format yang bagus bagaimana, saya siap diskusi," kata Syarif di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (1/12/2015).
Menurut Syarif, sistem yang ideal ialah melibatkan Baperjab. Baperjab memiliki kewenangan untuk menyeleksi calon pegawai.
"Mengukurnya harus dengan sistem. Baperjab terlibat dengan poin-poin penilaian lengkap. Penilaian kognisi, pengetahuan, dan perilaku yang sudah terekam selama ini," jelas Syarif.
Syarif mengatakan, Pemprov DKI harus memiliki rekam jejak setiap pegawai agar ketidakkonsistenan Ahok saat pencopotan Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun tidak terjadi lagi.
"Lasro dikatakan bermasalah UPS, harusnya ada rekam jejak. Sebab Ahok pernah memuji Lasro setinggi langit. Itu membuktikan catatan track record Pemda DKI amburadul," tegas Syarif.
Menurut Syarif, perombakan yang dilakukan Ahok bersifat reaksioner. Tergantung kondisi. "Ahok ambil keputusan itu tidak berpola, berdasarkan situasi, reaksioner," ujarnya.
Di samping itu, Ahok juga tidak seharusnya ikut-ikutan merombak pegawai eselon III dan IV. Nasib mereka lebih baik diserahkan kepada kepala dinas. Ahok sebaiknya fokus memperbaiki eselon I dan II.
"Saran saya kalau eselon III dan IV berikan otoritas kepada kepala dinas masing-masing. Kan sudah tanda tangan pakta integritas janji. Kalau janjinya tidak terpenuhi ganti," kata Syarif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
