medcom.id, Jakarta: Solidaritas Perempuan meminta DPRD DKI Jakarta menolak peraturan daerah (Perda) yang mengatur reklamasi teluk Jakarta. Sebab, reklamasi tidak tepat untuk kehidupan nelayan.
"Perda tersebut masih proses, sudah berapa kali dibahas. Kami berharap DPRD DKI serius tidak mengesahkan Perda," kata Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy dalam diskusi Gerakan Perempuan Tolak Reklamasi di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/3/2016).
Dewy mengatakan, reklamasi tidak tepat untuk kehidupan nelayan. Reklamasi berdampak buruk bagi nelayan dan masyarakat sekitar untuk mendapatkan hasil laut.
"DPRD punya kewajiban tidak menghilangkan sumber kehidupan masyarakat, tidak memiskinkan masyarakat," tegas Dewy.
Menurut Dewy, Pemerintah punya opsi lain jika ingin memajukan pertumbuhan ekonomi tanpa harus melakukan reklamasi. Salah satunya kata memaksimalkan yang ada.
"Kita melihat Indonesia, dari infrastruktur ada, pemerintah lupa dengan perawatan, maunya serba baru. Ada pembiaran pada perusahaan yang merusak infrastruktur. Misal jalan di sekitar kebun sawit cepat hancur karena digunakan perusahaan untuk mengangkut hasil produksi, negara bisa menuntut pengusaha dan mewajibkan perawatan. Bagaimana dikelola dengan baik tanpa meminggirkan masyarakat. Bukan dengan melibatkan pemodal yang menyingkirkan masyarakat," kata Dewy.
medcom.id, Jakarta: Solidaritas Perempuan meminta DPRD DKI Jakarta menolak peraturan daerah (Perda) yang mengatur reklamasi teluk Jakarta. Sebab, reklamasi tidak tepat untuk kehidupan nelayan.
"Perda tersebut masih proses, sudah berapa kali dibahas. Kami berharap DPRD DKI serius tidak mengesahkan Perda," kata Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy dalam diskusi Gerakan Perempuan Tolak Reklamasi di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/3/2016).
Dewy mengatakan, reklamasi tidak tepat untuk kehidupan nelayan. Reklamasi berdampak buruk bagi nelayan dan masyarakat sekitar untuk mendapatkan hasil laut.
"DPRD punya kewajiban tidak menghilangkan sumber kehidupan masyarakat, tidak memiskinkan masyarakat," tegas Dewy.
Menurut Dewy, Pemerintah punya opsi lain jika ingin memajukan pertumbuhan ekonomi tanpa harus melakukan reklamasi. Salah satunya kata memaksimalkan yang ada.
"Kita melihat Indonesia, dari infrastruktur ada, pemerintah lupa dengan perawatan, maunya serba baru. Ada pembiaran pada perusahaan yang merusak infrastruktur. Misal jalan di sekitar kebun sawit cepat hancur karena digunakan perusahaan untuk mengangkut hasil produksi, negara bisa menuntut pengusaha dan mewajibkan perawatan. Bagaimana dikelola dengan baik tanpa meminggirkan masyarakat. Bukan dengan melibatkan pemodal yang menyingkirkan masyarakat," kata Dewy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
