medcom.id, Jakarta: Pemerintah provnsi DKI Jakarta menghapus semua proyek kecil. Pengadaan barang yang selama ini satuan dibuat satu paket. Kebijakan itu dilakukan untuk menghindari kontraktor ecek-ecek yang nakal.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama mencontohkan, semua anggaran renovasi sekolah dalam APBD 2016 tidak lagi satuan, melainkan dalam bentuk paket.
"Perbaikan (sekolah) tidak masalah, perbaikan saya minta paket. Saya tidak mau kontraktor ecek-ecek yang main Rp1 miliar - Rp2 miliar buat renovasi," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (20/11/2015).
Selain itu, proses lelang akan lebih mudah dan cepat karena dilakukan satu kali. Ahok ingin kontraktor yang memenangkan lelang adalah perusahaan milik negara.
"Saya mau semua pengadaan barang yang berkaitan digabung. Hanya perusahaan besar yang bisa ikut lelang. Perusahaannya juga jelas. Kami mau yang masuk BUMN. Jadi sekali lelang Rp100 miliar," ujarnya.
Bercermin pada tahun sebelumnya dengan sistem anggaran satuan, proses lelang terkesan kacau balau. "Kalau dipecah sampai ratusan pemborong, itu satu orang bisa menggunakan 10 perusahaan ecek-ecek," tukasnya.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah provnsi DKI Jakarta menghapus semua proyek kecil. Pengadaan barang yang selama ini satuan dibuat satu paket. Kebijakan itu dilakukan untuk menghindari kontraktor ecek-ecek yang nakal.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama mencontohkan, semua anggaran renovasi sekolah dalam APBD 2016 tidak lagi satuan, melainkan dalam bentuk paket.
"Perbaikan (sekolah) tidak masalah, perbaikan saya minta paket. Saya tidak mau kontraktor ecek-ecek yang main Rp1 miliar - Rp2 miliar buat renovasi," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (20/11/2015).
Selain itu, proses lelang akan lebih mudah dan cepat karena dilakukan satu kali. Ahok ingin kontraktor yang memenangkan lelang adalah perusahaan milik negara.
"Saya mau semua pengadaan barang yang berkaitan digabung. Hanya perusahaan besar yang bisa ikut lelang. Perusahaannya juga jelas. Kami mau yang masuk BUMN. Jadi sekali lelang Rp100 miliar," ujarnya.
Bercermin pada tahun sebelumnya dengan sistem anggaran satuan, proses lelang terkesan kacau balau. "Kalau dipecah sampai ratusan pemborong, itu satu orang bisa menggunakan 10 perusahaan ecek-ecek," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
