NEWSTICKER
Ilustrasi- ajang balap mobil listrik Formula E di New York, Amerika Serikat. AFP/David Delgado.
Ilustrasi- ajang balap mobil listrik Formula E di New York, Amerika Serikat. AFP/David Delgado.

Polemik Adu Jet Darat di Ibu Kota

Nasional Formula E
Whisnu Mardiansyah • 06 Februari 2020 19:24
Jakarta: Ajang balap mobil Formula E bakal digelar di Jakarta. Ibu Kota negara bakal mengambil satu dari 14 seri balapan bersama 13 kota besar lain di dunia.
 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melobi langsung Federasi Otomotif Internasional (FIA) pada kunjungan kerja ke New York tahun lalu. Pendekatan Anies tak sia-sia, mantan Mendikbud itu memastikan Jakarta menjadi salah satu penyelenggara usai pertemuan World Cities Summit di Medellin, Kolombia, Juli 2019.
 
Anies sesumbar Formula E akan memberikan dampak positif pada perekonomian Jakarta. Dia mantap gelaran Formula E mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia tak main-main. Anies dan jajaran menemui Jokowi. Mereka memperlihatkan hasil studi tim Formula E. Salah satunya, efek pasar dan rute yang akan digunakan.
 
"Presiden berikan dukungan, pemerintah pusat akan memfasilitasi. Karena nanti akan ada kendaraan-kendaraan formula yang masuk ke sini harus ada soal cukainya, soal imigrasinya, dan lain-lain," kata Anies di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.
 
Mimpi Jakarta menggelar adu balap jet darat tak mulus. Terlebih, banyak kritik, pro, dan kontra.
 
Berikut rangkuman Medcom.id terkait ganjalan pagelaran Formula E:

1. Perencanaan Belum Matang


Pemprov DKI Jakarta memilih Monas sebagai salah satu jalur trek balap. Ini agar ikon Ibu Kota dikenal luas.
 
Keinginan itu dinilai tanpa perencanaan matang. Mestinya, rute lintasan, dampak pelaksanaan seperti kemacetan dan gangguan aktivitas warga dikaji.
 
Skema lintasan Formula E di kawasan Monas, Jakarta Pusat juga dinilai tidak tepat. Pasalnya, wilayah tersebut vital dan mesti dibebaskan dari kegiatan yang bukan bersifat kenegaraan.
 
"Karena itu wilayah ring satu yang sangat ketat dengan segi keamanan dan keselamatan negara," ujar pengamat tata kota Nirwono Yoga.
 
Polemik Adu Jet Darat di Ibu Kota
Kamui Kobayashi di ajang Formula E Hong Kong. (AFP PHOTO/ISAAC LAWRENCE)
 
Dia mengusulkan lintasan Formula E dialihkan ke wilayah lain. Pemprov DKI, kata Nirwono, bisa menggunakan Jalan Thamrin-Sudirman dan Jalan Gatot Subroto-MT Haryono.

2. Pro dan Kontra Anggaran


Penyelenggaraan Formula E berbiaya mahal. Pemprov DKI Jakarta mesti menyediakan biaya sedikitnya USD24,1 juta atau sekitar 20 juta Poundsterling untuk menjadi tuan rumah.
 
Bila dikonversi ke rupiah, Pemprov DKI harus merogoh kocek Rp345,03 miliar. Belakangan nilainya meningkat Rp360 miliar dengan dalih menjaga kenaikan kurs mata uang poundsterling. Anggaran dialokasikan di APBD-P 2019.
 
"Sudah disetujui bersama, tinggal diajukan ke paripurna pembahasan raperda (Rancangan Peraturan Daerah) anggarannya," kata Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.
 
Pemprov DKI Jakarta juga kembali mengajukan anggaran Rp934 miliar. Potensi penambahan anggaran akan dibebankan di APBD 2020.
 
Rinciannya, 22 juta Poundsterling atau setara Rp379 miliar untuk penyelenggaraan dan 35 juta Euro atau setara Rp556,7 miliar untuk asuransi. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) juga meminta suntikan modal tambahan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp305 miliar. Anggaran diperuntukan untuk uji kelayakan dan studi lintasan, perbaikan jalan raya, dan pembuatan trek lintasan balap.
 
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Pemprov DKI Jakarta membatalkan ajang Formula E. Anggaran Rp1,2 triliun dinilai lebih baik dipakai untuk hal bermanfaat.
 
"Rakyat Jakarta kebanjiran, tapi Gubernurnya (Anies Baswedan) malah bikin acara balapan mobil. Uangnya buat antisipasi banjir yang lebih mendesak," kata anggota Komisi D dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020.

3. Tak Dapat Restu Sekretariat Negara


Keinginan Anies 'menjual' ikon Ibu Kota, Monas tak mendapat restu. Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di bawah Sekretariat Negara tak setuju ajang balap mobil listrik itu digelar di Monas.
 
Monas merupakan cagar budaya. Apalagi, kawasan Monas perlu diaspal bila gelaran dilaksanakan sesuai rencana awal.
 
"Kalau luar Monas diizinkan," kata Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Negara, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2020.
 
Polemik Adu Jet Darat di Ibu Kota
Monas/MI/Pius Erlangga
 
Anies mafhum Monas tak bisa dijadikan tempat balap. Anies mengaku sudah menghubungi FIA buat mencari rute alternatif.
 
"Mereka akan langsung melihat beberapa tempat bersama dengan tim dari Dinas Bina Marga, tim dari Jakpro, dan eksekutif komitenya," ujar Anies.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif