Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menginginkan normalisasi kali Ciliwung dikebut. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane.
Sandi berharap warga terdampak proyek sodetan Ciliwung sepakat untuk membebaskan lahannya. Ia mengatakan bakal segera melakukan mediasi dengan seluruh warga terdampak.
"Fokus ke depannya berkoordinasi dengan PUPR, bagaimana proses hukum yang berjalan itu bisa kita inovasikan sehingga tercapai kesepakatan dengan warga," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu, 8 Februari 2018.
Baca: Permukiman Hulu DAS Ciliwung Terus Meningkat Dalam 10 Tahun Terakhir
Pemprov DKI sempat ingin melakukan mediasi dengan warga dan pemilik lahan. Namun, pertemuan tertunda lantaran warga terendam banjir.
"Kemarin saya sudah mau ada pembicaraan langsung dengan perwakilan warga dan perwakilan pemilik lahan, tapi tertunda karena mereka ikut terendam. Kita akan fast track, kita siapkan appraisal, setelah itu kita akan selesaikan," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, dalam jangka panjang, Ciliwung harus bersih dari rumah warga. Hal tersebut harus dilakukan dan tidak boleh ditawar.
"Itu pasti ya. Saya rasa enggak bisa ditawar," kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 7 Februari 2018.
Saefullah menyampaikan Pemprov sudah telat menormalisasi. Seharusnya, Ciliwung seperti Banjir Kanal Timur.
"Sebetulnya kita sudah sangat telat. Kali itu idealnya seperti BKT. Ada aliran tengahnya, ada bantarannya, ada sheet pile, dan ada inspeksi," ungkapnya.
Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menginginkan normalisasi kali Ciliwung dikebut. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane.
Sandi berharap warga terdampak proyek sodetan Ciliwung sepakat untuk membebaskan lahannya. Ia mengatakan bakal segera melakukan mediasi dengan seluruh warga terdampak.
"Fokus ke depannya berkoordinasi dengan PUPR, bagaimana proses hukum yang berjalan itu bisa kita inovasikan sehingga tercapai kesepakatan dengan warga," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu, 8 Februari 2018.
Baca: Permukiman Hulu DAS Ciliwung Terus Meningkat Dalam 10 Tahun Terakhir
Pemprov DKI sempat ingin melakukan mediasi dengan warga dan pemilik lahan. Namun, pertemuan tertunda lantaran warga terendam banjir.
"Kemarin saya sudah mau ada pembicaraan langsung dengan perwakilan warga dan perwakilan pemilik lahan, tapi tertunda karena mereka ikut terendam. Kita akan fast track, kita siapkan appraisal, setelah itu kita akan selesaikan," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, dalam jangka panjang, Ciliwung harus bersih dari rumah warga. Hal tersebut harus dilakukan dan tidak boleh ditawar.
"Itu pasti ya. Saya rasa enggak bisa ditawar," kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 7 Februari 2018.
Saefullah menyampaikan Pemprov sudah telat menormalisasi. Seharusnya, Ciliwung seperti Banjir Kanal Timur.
"Sebetulnya kita sudah sangat telat. Kali itu idealnya seperti BKT. Ada aliran tengahnya, ada bantarannya, ada
sheet pile, dan ada inspeksi," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
