Sumarsono Bantah Ada Motif Politik di Balik Perombakan ASN

medcom.id, Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono membantah ada kepentingan politik di balik perombakan 5.038 aparatur sipil negeri (ASN). Ia mengatakan, alasan ASN kembali diangkat menduduki jabatan di Pemprov lantaran memiliki kemampuan. Bukan karena faktor politik. Sumarsono menyampaikan, seluruh ASN yang pernah dicopot sudah berubah lebih baik. Alasan itulah yang membuat Sumarsono mengangkat kembali ASN tersebut. "Kami profesional. Yang dinaikkan itu hanya staf eselon empat. Enggak ada hubungan politik," kata Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2017). Ia menuturkan, eselon empat itu memiliki kesempatan kembali menjabat. Beberapa di antaranya duduk sebagai kepala seksi. "Kalau dia dinaikan jadi kepala dinas boleh dicurigai ada unsur politik," ungkapnya. Ia menganggap, eselon empat sama dengan kelas pelaksana pengetik. Menurutnya, kepala seksi tidak memliki pengaruh dalam politik. "Politiknya pengetik ya enggak ada. Saya kira intinya, harus beri kesempatan bagi mereka untuk hidup dan mengembangkan karir. Mumpung mereka masih muda," kata dia. Kemarin, Dirjen Otoritas Daerah Kemendagri Sumarsono merombak 5.038 ASN di Pemprov DKI Jakarta. Sebanyak 71 persen pejabat dikukuhkan dan 29 persen dilantik. Sumarsono menjelaskan, perombakan dilakukan berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 22 Tahun 2016. Tujuannya, untuk perampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Perampingan SKPD diklaim menghemat anggaran belanja pegawai hingga Rp151 miliar setiap tahunnya. Anggaran itu akan dialihkan untuk pelayanan masyarakat. Dari 53 SKPD yang ada, menyusut hanya menjadi 42 SKPD. Sebanyak 1.060 jabatan eselon I sampai IV dihapus. Sedangkan, 17 SKPD mengalami perubahan nomenklatur. SKPD yang berubah nomenklaturnya, yakni Dinas Perhubungan dan Transportasi kembali menjadi Dinas Perhubungan serta Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan berubah menjadi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda berubah menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dinas Penataan Kota berubah menjadi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Terakhir, Dinas Tata Air berubah menjadi Dinas Sumber Daya Air.   SKPD lain yang mengalamai perubahan, seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) diperkaya fungsinya menjadi Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Dinas Pelayanan Pajak menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah.   Ada juga SKPD yang digabungkan, seperti Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah bergabung dengan Dinas Kebersihan. Sekretariat Korpri bergabung dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Namun, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dipecah jadi dua, menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Badan Pengelolaan Aset. Pejabat yang jabatannya dirampingkan akan dialihkan menjadi pejabat fungsional. Ada beberapa SKPD yang dialihkan menjadi Unit Pelayanan Teknis (UPT), seperti RSUD, KPK Monas, KPK Ragunan, serta Jakarta Islamic Centre (JIC).