Jakarta: Kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta dinilai tidak adil. Sebab, warga Ibu Kota sedang berjuang melawan covid-19 yang memorak-perandakan perekonomian.
"APBD itu harus diprioritaskan untuk kepentingan pembangunan masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dan mendapat rasa keadilan atas pajak yang telah mereka keluarkan," kata Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan, Kamis, 3 Desember 2020.
Daniel tidak memungkiri, gaji atau biaya oprasional DPRD memang disesuaikan berdasakan kemampuan keuangan daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Tetapi, meskipun daerah dianggap mampu memberikan gaji besar kepada anggota dewan, baiknya para wakil rakyat berempati pada kondisi pandemi corona saat ini. Rakyat sedang susah dan ekonomi sulit.
"Kita perlu pertimbangan kondisi kebatinan rakyat yang saat ini dalam kondisi Covid. Rakyat sedang dihadapkan pada kesulitan ekonomi sebagai dampak covid yang berkepanjangan," katanya.
Hal serupa diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali yang menyebut kenaikan tunjangan anggota DPRD tak etis. "NasDem tegas menolak kenaikan tersebut," kata Ali.
Ali menilai kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta di tengah pandemi covid-19 tidak patut dilakukan. “Itu tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar juga menginstruksikan, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak kenaikan RKT 2021. Menurutnya, tidak elok hak-hak anggota DPRD naik di tengah pandemi covid-19.
"Kami memutuskan menolak anggaran itu. Ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan pemimpinnya, dan itu perlu diperlihatkan wakil rakyat," kata Michael.
Dia menegaskan, penolakan itu sudah dikomunikasikan dengan DPP PSI dan anggota Fraksi PSI. Keputusan yang telah diambil harus dilaksanakan dan menjadi landasan pandangan umum fraksi yang disampaikan di Paripurna.
"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja dewan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," ujar Michael.
Seperti diketahui, gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta melonjak dari Rp129 juta menjadi Rp173.249.250 per bulan. Angka itu terungkap dari Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati DPRD dan Pemprov DKI.
Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp 8.383.791.000 per anggota DPRD. Jika dikalikan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp 888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Jakarta: Kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT)
DPRD DKI Jakarta dinilai tidak adil. Sebab, warga Ibu Kota sedang berjuang melawan covid-19 yang memorak-perandakan perekonomian.
"APBD itu harus diprioritaskan untuk kepentingan pembangunan masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dan mendapat rasa keadilan atas pajak yang telah mereka keluarkan," kata Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan, Kamis, 3 Desember 2020.
Daniel tidak memungkiri, gaji atau biaya oprasional DPRD memang disesuaikan berdasakan kemampuan keuangan daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Tetapi, meskipun daerah dianggap mampu memberikan gaji besar kepada anggota dewan, baiknya para wakil rakyat berempati pada kondisi pandemi corona saat ini. Rakyat sedang susah dan ekonomi sulit.
"Kita perlu pertimbangan kondisi kebatinan rakyat yang saat ini dalam kondisi Covid. Rakyat sedang dihadapkan pada kesulitan ekonomi sebagai dampak covid yang berkepanjangan," katanya.
Hal serupa diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali yang menyebut kenaikan tunjangan anggota DPRD tak etis. "NasDem tegas menolak kenaikan tersebut," kata Ali.
Ali menilai kenaikan pendapatan anggota
DPRD DKI Jakarta di tengah pandemi covid-19 tidak patut dilakukan. “Itu tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar juga menginstruksikan, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak kenaikan RKT 2021. Menurutnya, tidak elok hak-hak anggota DPRD naik di tengah pandemi covid-19.
"Kami memutuskan menolak anggaran itu. Ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan pemimpinnya, dan itu perlu diperlihatkan wakil rakyat," kata Michael.
Dia menegaskan, penolakan itu sudah dikomunikasikan dengan DPP PSI dan anggota Fraksi PSI. Keputusan yang telah diambil harus dilaksanakan dan menjadi landasan pandangan umum fraksi yang disampaikan di Paripurna.
"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja dewan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," ujar Michael.
Seperti diketahui, gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta melonjak dari Rp129 juta menjadi Rp173.249.250 per bulan. Angka itu terungkap dari Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA-PPAS) yang disepakati DPRD dan Pemprov DKI.
Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp 8.383.791.000 per anggota DPRD. Jika dikalikan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp 888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
