medcom.id, Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui sistem administrasi DKI Jakarta amburadul. Hal itu disadari Ahok setelah sembilan jam diinterogasi tim investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Saya belajar dan dapat informasi banyak dari BPK. Banyak sekali hal-hal manajemen administrasi yang salah, yang saya tidak pernah tahu. Setelah kuliah sama auditor, mendengarkan, mengerti. Gila juga administrasi DKI ini buruk sekali," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Gedung BPK RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).
Sistem administrasi itu tak hanya berkaitan dengan pembelian lahan RS Sumber Waras seluas 3,6 hektare, tapi juga sistem administrasi DKI secara umum. "Di luar (kasus Sumber Waras) juga banyak secara umum. Saya akan rombak besar-besaran sistem administrasi DKI," ujarnya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BPK RI ternyata memiliki kesimpulan yang sama. Mereka menilai penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI selama ini kacau.
"Contoh KUA-PPAS, Mendagri mengatakan KUA-PPAS amburadul, BPK juga sama. Tadi mereka juga tanya kenapa e-budgeting bisa sampai bolong," ujar Ahok.
Ahok akan fokus untuk melakukan perombakan sistem e-budgeting. Setelah diperiksa BPK, Ahok kembali ke kantornya untuk menyisir anggaran dalam KUA-PPAS. Kini giliran Dinas Perhubungan DKI.
"Banyaklah (perombakan) terutama e-budgeting, malam ini pulang langsung bahas Dishub. Makanya saya tidak mau kecologan. Setelah di sini tambah mengerti," kata Ahok.
medcom.id, Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui sistem administrasi DKI Jakarta amburadul. Hal itu disadari Ahok setelah sembilan jam diinterogasi tim investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Saya belajar dan dapat informasi banyak dari BPK. Banyak sekali hal-hal manajemen administrasi yang salah, yang saya tidak pernah tahu. Setelah kuliah sama auditor, mendengarkan, mengerti. Gila juga administrasi DKI ini buruk sekali," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Gedung BPK RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).
Sistem administrasi itu tak hanya berkaitan dengan pembelian lahan RS Sumber Waras seluas 3,6 hektare, tapi juga sistem administrasi DKI secara umum. "Di luar (kasus Sumber Waras) juga banyak secara umum. Saya akan rombak besar-besaran sistem administrasi DKI," ujarnya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BPK RI ternyata memiliki kesimpulan yang sama. Mereka menilai penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI selama ini kacau.
"Contoh KUA-PPAS, Mendagri mengatakan KUA-PPAS amburadul, BPK juga sama. Tadi mereka juga tanya kenapa e-budgeting bisa sampai bolong," ujar Ahok.
Ahok akan fokus untuk melakukan perombakan sistem e-budgeting. Setelah diperiksa BPK, Ahok kembali ke kantornya untuk menyisir anggaran dalam KUA-PPAS. Kini giliran Dinas Perhubungan DKI.
"Banyaklah (perombakan) terutama e-budgeting, malam ini pulang langsung bahas Dishub. Makanya saya tidak mau kecologan. Setelah di sini tambah mengerti," kata Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
