medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim sudah menyosialisasikan penggusuran kepada warga Kalijodo, Jakarta Utara, Minggu 14 Februari kemarin. Namun, warga tak menggubris itu.
Sarif, warga setempat, mengaku, belum sekali pun mendengar ada sosialisasi. "Tidak ada. Kemarin petugas hanya datang menyebar pamflet imbauan. Bohong itu, tidak ada sosialisasi," ujar Sarif kepada Metrotvnews.com, Senin (15/2/2016).
Berbeda dengan Sarif, Leonard Eko Wahyu, 38, menyebut ada sosialisasi. Tapi, sosialisasi dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Utara, bukan pemerintah provinsi. Sosialisasi pun dinilai tak tepat lantaran membawa ratusan aparat bersenjata lengkap.
Leo menyebut, ada cara lebih baik dan manusiawi buat menyosialisasikan penggusuran. Dia berharap, pemkot mengedepankan kemanusiaan dalam sosialisasi penggusuran.
"Mudah-mudahan nanti sosialisasi dengan adat ketimuran kita dan sesuai dengan manusia Indonesia," tutur Leo.
Kalijodo (MTVN.Arga Sumantri)
Dia menjamin, warga Kalijodo akan menerima perwakilan Pemprov DKI dengan baik. Tidak seperti diberitakan sebelumnya, yang menyebut akan memberi perlawanan.
"Datang saja ke sini, anggap kami sebagai anak. Jangan hanya pemilu datang ke sini saat kami dibutuhkan. Datang, sambil makan jagung bakar, jagung rebus, kopi, obrolin bareng-bareng. Saya yakin ada solusinya," sebut Leo.
Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi telah memberitahu rencana Pemprov DKI untuk menertibkan permukiman di Kalijodo. Rustam mengatakan, sosialisasi dihadiri seluruh ketua RT 001, 003, 004, 005, RW 5, dan sejumlah warga Kalijodo.
Rustam datang bersama lurah, camat, TNI dan sejumlah aparat kepolisian setempat. Selain sosialisasi, ia juga menawarkan kepada warga yang tak punya KTP untuk pulang ke kampung.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim sudah menyosialisasikan penggusuran kepada warga Kalijodo, Jakarta Utara, Minggu 14 Februari kemarin. Namun, warga tak menggubris itu.
Sarif, warga setempat, mengaku, belum sekali pun mendengar ada sosialisasi. "Tidak ada. Kemarin petugas hanya datang menyebar pamflet imbauan. Bohong itu, tidak ada sosialisasi," ujar Sarif kepada
Metrotvnews.com, Senin (15/2/2016).
Berbeda dengan Sarif, Leonard Eko Wahyu, 38, menyebut ada sosialisasi. Tapi, sosialisasi dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Utara, bukan pemerintah provinsi. Sosialisasi pun dinilai tak tepat lantaran membawa ratusan aparat bersenjata lengkap.
Leo menyebut, ada cara lebih baik dan manusiawi buat menyosialisasikan penggusuran. Dia berharap, pemkot mengedepankan kemanusiaan dalam sosialisasi penggusuran.
"Mudah-mudahan nanti sosialisasi dengan adat ketimuran kita dan sesuai dengan manusia Indonesia," tutur Leo.
.jpg)
Kalijodo (MTVN.Arga Sumantri)
Dia menjamin, warga Kalijodo akan menerima perwakilan Pemprov DKI dengan baik. Tidak seperti diberitakan sebelumnya, yang menyebut akan memberi perlawanan.
"Datang saja ke sini, anggap kami sebagai anak. Jangan hanya pemilu datang ke sini saat kami dibutuhkan. Datang, sambil makan jagung bakar, jagung rebus, kopi, obrolin bareng-bareng. Saya yakin ada solusinya," sebut Leo.
Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi telah memberitahu rencana Pemprov DKI untuk menertibkan permukiman di Kalijodo. Rustam mengatakan, sosialisasi dihadiri seluruh ketua RT 001, 003, 004, 005, RW 5, dan sejumlah warga Kalijodo.
Rustam datang bersama lurah, camat, TNI dan sejumlah aparat kepolisian setempat. Selain sosialisasi, ia juga menawarkan kepada warga yang tak punya KTP untuk pulang ke kampung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
