medcom.id, Jakarta: Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dinilai mengecewakan. Dengan aset yang banyak, perusahaan itu tidak memberikan pendapatan maksimal.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, hasil laporan pendapatan BUMD Jakarta tak terlalu memuaskan. Misalnya, kata Djarot, pendapatan PT Jakpro yang sangat minim pada 2015.
"Kami kecewa, Jakpro dengan aset segitu besar pendapatannya cuma Rp5 miliar setahun. Gila saja, enggak mungkin," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/3/2016).
Djarot ingin pendapatan semua BUMD diperiksa. "Ini perlu dievaluasi juga, perlu diaudit," kata Djarot.
Djarot menyampaikan, jumlah pendapatan daerah dari BUMD belum dapat dipastikan. Namun, pendapatan selalu tercatat di Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kami evaluasi apakah itu betul-betul pendapatan riil mereka," kata mantan Wali Kota Blitar itu.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyetujui PT Jakpro untuk menggarap proyek-proyek potensial di Ibu Kota. Nilai proyek Rp7,7 triliun. Beberapa proyek yang dikerjakan Jakpro antara lain pembangunan rumah susun, wisma atlet, akuisisi perusahaan, dan holding beberapa BUMD seperti, PT Tjipinang Food Station, PT Jakarta Tourisindo, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), dan PT Jakarta industrial estate pulogadung (JIEP).
medcom.id, Jakarta: Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dinilai mengecewakan. Dengan aset yang banyak, perusahaan itu tidak memberikan pendapatan maksimal.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, hasil laporan pendapatan BUMD Jakarta tak terlalu memuaskan. Misalnya, kata Djarot, pendapatan PT Jakpro yang sangat minim pada 2015.
"Kami kecewa, Jakpro dengan aset segitu besar pendapatannya cuma Rp5 miliar setahun. Gila saja, enggak mungkin," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/3/2016).
Djarot ingin pendapatan semua BUMD diperiksa. "Ini perlu dievaluasi juga, perlu diaudit," kata Djarot.
Djarot menyampaikan, jumlah pendapatan daerah dari BUMD belum dapat dipastikan. Namun, pendapatan selalu tercatat di Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kami evaluasi apakah itu betul-betul pendapatan riil mereka," kata mantan Wali Kota Blitar itu.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyetujui PT Jakpro untuk menggarap proyek-proyek potensial di Ibu Kota. Nilai proyek Rp7,7 triliun. Beberapa proyek yang dikerjakan Jakpro antara lain pembangunan rumah susun, wisma atlet, akuisisi perusahaan, dan holding beberapa BUMD seperti, PT Tjipinang Food Station, PT Jakarta Tourisindo, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), dan PT Jakarta industrial estate pulogadung (JIEP).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
