Ilustrasi pengurusan SIKM - ANTARA Foto/Aprillio Akbar
Ilustrasi pengurusan SIKM - ANTARA Foto/Aprillio Akbar

Pemprov DKI Diminta Mengevaluasi SIKM

Nasional Virus Korona PSBB New Normal
Kautsar Widya Prabowo • 01 Juli 2020 19:39
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mengevaluasi penerapan surat izin keluar masuk (SIKM). Kebijakan tersebut dinilai kerap menyulitkan masyarakat yang hendak bepergian.
 
Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvien Lie mengatakan banyak masyarakat hingga pejabat pemerintah kesulitan mendapatkan SIKM. Tidak jarang SIKM terbit mendekati waktu keberangkatan untuk bepergian.
 
"Beberapa kasus SIKM baru terbit pagi hari sebelum keberangkatan. Ini sangat menyulitkan dan tidak ada kepastian," kata Alvien dalam acara Ngopi Bareng Ombudsman, Rabu, 1 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ombusman sempat melayangkan protes kepada Pemrov DKI Jakarta ihwal lamanya proses mendapatkan SIKM. Namun tidak ada perbaikan sistem hingga saat ini.
 
Baca: Zona Merah Covid-19 di Jakarta Tersisa 1 Kelurahan
 
Persoalan tersebut memunculkan praktik-praktik kotor dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka menawarkan jasa untuk kemudahan mendaptkan SIKM.
 
"Ini tolong dicermati kalau (SIKM) ini menjadi lahan komersial," tegasnya.
 
Sebab itu, SIKM harus dievaluasi secara menyeluruh. Terlebih Ibu Kota akan hengkang dari status pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
 
Selama masa PSBB transisi, semua orang yang akan keluar dan masuk Jakarta wajib memiliki SIKM. Hal itu diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif