medcom.id, Jakarta: Pemprov dan DPRD DKI Jakarta tidak mencapai titik temu dalam pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2015. Pemprov DKI akan menggunakan pagu anggaran APBD DKI 2014 sebesar Rp 72,9 triliun.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menjamin, penggunaan anggaran tetap efektif. Sebab, bila anggaran besar namun pengelolannya tidak baik akan percuma.
"Saya jamin, jika APBD 2014 digunakan dengan efektif, pembangunan akan berjalan dengan baik. Jika kita maksa Rp 90 triliun tapi Rp 20 triliun dicuri untuk beli barang tak guna, sama saja bohong. Lebih baik barang yang dibeli sesuai yang kami inginkan," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).
Suami Veronika Tan itu menegaskan, polemik RAPBD tidak akan menggangu pelayanan masyarakat. Sebab, pihaknya sudah melakukan pengadaan barang dan jasa lebih cepat, dengan menggunakan e-katalog.
"Pelayanannya tidak terlambat, daerah lain baru mau lelang Bulan April, sedangkan kami sudah lelang dari sekarang,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, presiden sudah mengeluarkan surat perintah penggunaan e-katalog. Bahkan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) sedang merancang lelang yang dapat selesai dalam tiga hari. “Jadi cepat sekali," katanya.
Seperti diketahui, pimpinan dewan pada 20 Maret menolak penggunaan RAPBD 2015, sehingga Ahok harus mengeluarkan Pergub untuk menggunakan anggaran APBD Perubahan DKI 2014 dengan pagu anggaran Rp72,9 triliun, lebih kecil Rp180 miliar dibanding RAPBD 2015 sebesar Rp73,08 triliun.
medcom.id, Jakarta: Pemprov dan DPRD DKI Jakarta tidak mencapai titik temu dalam pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2015. Pemprov DKI akan menggunakan pagu anggaran APBD DKI 2014 sebesar Rp 72,9 triliun.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menjamin, penggunaan anggaran tetap efektif. Sebab, bila anggaran besar namun pengelolannya tidak baik akan percuma.
"Saya jamin, jika APBD 2014 digunakan dengan efektif, pembangunan akan berjalan dengan baik. Jika kita maksa Rp 90 triliun tapi Rp 20 triliun dicuri untuk beli barang tak guna, sama saja bohong. Lebih baik barang yang dibeli sesuai yang kami inginkan," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).
Suami Veronika Tan itu menegaskan, polemik RAPBD tidak akan menggangu pelayanan masyarakat. Sebab, pihaknya sudah melakukan pengadaan barang dan jasa lebih cepat, dengan menggunakan e-katalog.
"Pelayanannya tidak terlambat, daerah lain baru mau lelang Bulan April, sedangkan kami sudah lelang dari sekarang,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, presiden sudah mengeluarkan surat perintah penggunaan e-katalog. Bahkan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) sedang merancang lelang yang dapat selesai dalam tiga hari. “Jadi cepat sekali," katanya.
Seperti diketahui, pimpinan dewan pada 20 Maret menolak penggunaan RAPBD 2015, sehingga Ahok harus mengeluarkan Pergub untuk menggunakan anggaran APBD Perubahan DKI 2014 dengan pagu anggaran Rp72,9 triliun, lebih kecil Rp180 miliar dibanding RAPBD 2015 sebesar Rp73,08 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
