Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dituding tak transparan. Musababnya Anies tak kunjung membuka data Kebijakan Umum Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS).
Anies pun malas menanggapi isu tersebut. Data tersebut dipastikan akan dipublikasikan di situs resmi milik DKI Jakarta.
"Sudah lah itu penggiringan opini yang enggak sehat, jadi enggak usah (ditanggapi), cukup ya," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 14 Oktober 2019.
Anies menyebut KUA PPAS masih dirancang. Sebab, masih ada penyesuaian dari pemasukan pajak daerah.
"Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 itu mengalami penyesuaian, jadi pemasukan kita yang dulu dirancang ketika menyusun untuk pertama kali sejak bulan April-Mei itu kita menyaksikan terjadi pergeseran," ungkap dia.
Penyesuaian itu untuk mengantisipasi adanya pengeluaran yang berlebih. Bagaimanapun, kata dia, pemasukan dan pengeluaran harus seimbang.
"Karena itulah kita harus melakukan penyesuaian di sisi pengeluaran, jangan sampai rencananya telat jalan, sementara pemasukannya tidak sebesar yang diduga," kata Anies.
Anggota DPRD DKI dari fraksi PSI William Aditya Sarana menilai pandangan Anies salah dan mengada-ada. Dia menyebut masyarakat harus mengetahui seperti apa isi dokumen KUA PPAS dari susunan eksekutif agar bisa membandingkan versi awal dan versi akhir hasil pembahasan DPRD.
"Sekarang ini jangankan dokumen KUA-PPAS usulan eksekutif, dokumen RKPD 2020 yang sudah resmi dan final juga tidak ada. RKPD kan sudah final, seharusnya file itu sudah ada di apbd.jakarta.go.id. Kenyataannya, itu tidak ada. Sama sekali tidak ada transparansi," kata William.
Ia menyayangkan sikap Anies yang terus menolak membuka dokumen anggaran ke publik. William menilai upaya menutupi proses penyusunan dan pembahasan anggaran kemunduran dan bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik.
William pun meminta Anies mengunggah dokumen penyusunan itu ke situs apbd.jakarta.go.id. Dengan begitu, tak ada opini-opini negatif terhadap Anies.
Menurut William, fraksinya sudah bersurat kepada Pemprov DKI meminta dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan KUA PPAS 2020 dibuka ke publik. Surat dilayangkan pada 9 Agustus 2019.
"Partai sudah bersurat meminta secara resmi, tolong dokumen anggaran dibuka ke publik. APBD 2020 ini besar sekali, hampir Rp100 triliun. Kalau dokumen itu tidak dibuka, bagaimana bisa rakyat mengkritisi dan menyampaikan aspirasi terhadap apa yang Pemprov susun?" kata William.
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dituding tak transparan. Musababnya Anies tak kunjung membuka data
Kebijakan Umum Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS).
Anies pun malas menanggapi isu tersebut. Data tersebut dipastikan akan dipublikasikan di situs resmi milik DKI Jakarta.
"Sudah lah itu penggiringan opini yang enggak sehat, jadi enggak usah (ditanggapi), cukup ya," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 14 Oktober 2019.
Anies menyebut KUA PPAS masih dirancang. Sebab, masih ada penyesuaian dari pemasukan pajak daerah.
"Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 itu mengalami penyesuaian, jadi pemasukan kita yang dulu dirancang ketika menyusun untuk pertama kali sejak bulan April-Mei itu kita menyaksikan terjadi pergeseran," ungkap dia.
Penyesuaian itu untuk mengantisipasi adanya pengeluaran yang berlebih. Bagaimanapun, kata dia, pemasukan dan pengeluaran harus seimbang.
"Karena itulah kita harus melakukan penyesuaian di sisi pengeluaran, jangan sampai rencananya telat jalan, sementara pemasukannya tidak sebesar yang diduga," kata Anies.
Anggota DPRD DKI dari fraksi PSI William Aditya Sarana menilai pandangan Anies salah dan mengada-ada. Dia menyebut masyarakat harus mengetahui seperti apa isi dokumen KUA PPAS dari susunan eksekutif agar bisa membandingkan versi awal dan versi akhir hasil pembahasan DPRD.
"Sekarang ini jangankan dokumen KUA-PPAS usulan eksekutif, dokumen RKPD 2020 yang sudah resmi dan final juga tidak ada. RKPD kan sudah final, seharusnya file itu sudah ada di apbd.jakarta.go.id. Kenyataannya, itu tidak ada. Sama sekali tidak ada transparansi," kata William.
Ia menyayangkan sikap Anies yang terus menolak membuka dokumen anggaran ke publik. William menilai upaya menutupi proses penyusunan dan pembahasan anggaran kemunduran dan bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik.
William pun meminta Anies mengunggah dokumen penyusunan itu ke situs apbd.jakarta.go.id. Dengan begitu, tak ada opini-opini negatif terhadap Anies.
Menurut William, fraksinya sudah bersurat kepada Pemprov DKI meminta dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan KUA PPAS 2020 dibuka ke publik. Surat dilayangkan pada 9 Agustus 2019.
"Partai sudah bersurat meminta secara resmi, tolong dokumen anggaran dibuka ke publik. APBD 2020 ini besar sekali, hampir Rp100 triliun. Kalau dokumen itu tidak dibuka, bagaimana bisa rakyat mengkritisi dan menyampaikan aspirasi terhadap apa yang Pemprov susun?" kata William.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
