Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tak segar memecat jajarannya yang kedapatan tidak netral di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Heru menjelaskan aparatur sipil negara dari tingkat kelurahan hingga kepala dinas siap diberhentikan jika kedapatan tidak netral.
"Teguran, terus penundaan gaji, terus penurunan pangkat dan sebagainya, akan Diberhentikan dari jabatan. Kalau di lurah ya diberhentikan sebagai lurah," jelas Heru, Rabu, 22 November 2023.
Ia mengaku telah menginstruksikan ASN tidak menggunakan simbol atau lambang yang menujukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).
Heru juga meminta jajarannya bersikap hati-hati di media sosial. ASN jangan ikut berkomentar di akun-akun yang terkait peserta pemilu.
"Sudah (fokus) bekerja, kalau kita netral kan enak. Datang duduk ya kerja bantu warga bereskan program-program kerja. Ya, paham ya," jelas dia.
Heru juga meminta jajarannya di pemerintahan, terutama para camat dan lurah, berkonsultasi dengan masing-masing wali kota apabila hendak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pemilu. Terutama, ketika hendak menertibakan atribut kampanye.
"Ya namanya pesta demokrasi biarkan saja, mau pasang spanduk, mau pasang baliho, umbul-umbul yang tidak boleh (dipasang) di mana bapak hafalin," ungkapnya. (Mohammad Farhan Zhuhri)
Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tak segar memecat jajarannya yang kedapatan tidak netral di Pemilihan Umum (
Pemilu) 2024. Heru menjelaskan aparatur sipil negara dari tingkat kelurahan hingga kepala dinas siap diberhentikan jika kedapatan tidak netral.
"Teguran, terus penundaan gaji, terus penurunan pangkat dan sebagainya, akan Diberhentikan dari jabatan. Kalau di lurah ya diberhentikan sebagai lurah," jelas Heru, Rabu, 22 November 2023.
Ia mengaku telah menginstruksikan
ASN tidak menggunakan simbol atau lambang yang menujukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).
Heru juga meminta jajarannya bersikap hati-hati di media sosial.
ASN jangan ikut berkomentar di akun-akun yang terkait peserta pemilu.
"Sudah (fokus) bekerja, kalau kita netral kan enak. Datang duduk ya kerja bantu warga bereskan program-program kerja. Ya, paham ya," jelas dia.
Heru juga meminta jajarannya di pemerintahan, terutama para camat dan lurah, berkonsultasi dengan masing-masing wali kota apabila hendak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pemilu. Terutama, ketika hendak menertibakan atribut kampanye.
"Ya namanya pesta demokrasi biarkan saja, mau pasang spanduk, mau pasang baliho, umbul-umbul yang tidak boleh (dipasang) di mana bapak hafalin," ungkapnya. (
Mohammad Farhan Zhuhri)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
