Jakarta: Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan tak kunjung menjalankan instruksi Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam menertibkan tempat usaha di tengah permukiman. Hal ini terjadi di Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Ketua RW 01 Melawai, Nizarman Aminuddin, mengatakan pihaknya belum melihat ada upaya dari Pemkot Jaksel menindaklanjuti instruksi itu. Belum ada laporan dari pihak kecamatan dan kelurahan.
"Tidak ada progres. Jadi kalau saya katakan tidak ada komunikasi. Tidak ada perubahan sama sekali dalam kegiatan sehari-harinya kafe-kafe ini," ujar Nizarman kepada wartawan, Rabu, 26 Juni 2024.
Nirzaman mengatakan hampir dua pekan ini kerap menerima keluhan masyarakat ihwal operasional kafe. Sebab, telah menimbulkan parkir liar yang mengganggu keamanan warga.
"Tiap ketemu warga ditanya (tindak lanjut Pemkot). Keluhan ada terus soal kebisingan lah, soal parkir. Tapi kami bisa berbuat apa?" kata Nizarman.
Dia mempertanyakan kesiapan Pemkot Jaksel yang diungkapkan dalam rapat audiensi dengan Ketua DPRD DKI pada Rabu, 12 Juni 2024. Dia kecewa dan bingung harus mengadu ke siapa.
"Kita ngadu ke kelurahan sudah, kecamatan sudah, sampai ke wakil rakyat (DPRD) juga sudah. Rasanya kami kecewa ya, sangat kecewa. Harus melapor ke mana lagi ini? Apakah kita harus ke presiden?" sesal Nizarman.
Keluhan serupa disampaikan Ketua RW 03 Melawai, Rizky Viriyanto. Dia menyebut warganya merasa terganggu dengan adanya parkir liar di sejumlah kafe.
"Setiap hari saya urusin parkir liar saja. Adanya kafe-kafe ini juga bikin khawatir soal keamanan, kebersihan dan lingkungan masalah juga. Kan limbah mereka itu bau ke mana-mana kan," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, meminta Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengevaluasi kebijakan online single submission. Sistem perizinan digital itu tak sejalan dengan pengaturan dari pemerintah daerah
"Pak Menteri Bahlil ini buat suatu peraturan namanya itu OSS, Online Single Submission karena dia tanpa koordinasi dengan Pemda dia bisa membangun investasi dimana-mana," ucap Prasetyo.
Pras mengaku tidak mempersoalkan adanya OSS. Namun, sebelum mengeluarkan perizinan, perlu dilaksanakan koordinasi dengan pemerintah setempat.
"Harus diajak ngomong dong Pemda karena kita mengacu pada otonomi daerah," ujar Pras.
Prasetyo juga mengaku tak hanya satu kali ini saja menerima aduan serupa. Ia meminta ke depannya Bahlil melakukan evaluasi atas kebijakan ini.
"Kalau semua ditabrak, nah ini yang terjadi nih, (wilayah) Tulodong, Senopati dan sekarang Melawai dan seterusnya begitu terus. Saya sudah kasih waktu satu pekan untuk membereskannya (di Melawai)," ujar dia.
Jakarta:
Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan tak kunjung menjalankan instruksi Ketua DPRD
Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam menertibkan tempat usaha di tengah permukiman. Hal ini terjadi di Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Ketua RW 01 Melawai, Nizarman Aminuddin, mengatakan pihaknya belum melihat ada upaya dari Pemkot Jaksel menindaklanjuti instruksi itu. Belum ada laporan dari pihak kecamatan dan kelurahan.
"Tidak ada progres. Jadi kalau saya katakan tidak ada komunikasi. Tidak ada perubahan sama sekali dalam kegiatan sehari-harinya
kafe-kafe ini," ujar Nizarman kepada wartawan, Rabu, 26 Juni 2024.
Nirzaman mengatakan hampir dua pekan ini kerap menerima keluhan masyarakat ihwal operasional kafe. Sebab, telah menimbulkan parkir liar yang mengganggu keamanan warga.
"Tiap ketemu warga ditanya (tindak lanjut Pemkot). Keluhan ada terus soal kebisingan lah, soal parkir. Tapi kami bisa berbuat apa?" kata Nizarman.
Dia mempertanyakan kesiapan Pemkot Jaksel yang diungkapkan dalam rapat audiensi dengan Ketua DPRD DKI pada Rabu, 12 Juni 2024. Dia kecewa dan bingung harus mengadu ke siapa.
"Kita ngadu ke kelurahan sudah, kecamatan sudah, sampai ke wakil rakyat (DPRD) juga sudah. Rasanya kami kecewa ya, sangat kecewa. Harus melapor ke mana lagi ini? Apakah kita harus ke presiden?" sesal Nizarman.
Keluhan serupa disampaikan Ketua RW 03 Melawai, Rizky Viriyanto. Dia menyebut warganya merasa terganggu dengan adanya parkir liar di sejumlah kafe.
"Setiap hari saya urusin parkir liar saja. Adanya kafe-kafe ini juga bikin khawatir soal keamanan, kebersihan dan lingkungan masalah juga. Kan limbah mereka itu bau ke mana-mana kan," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, meminta Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengevaluasi kebijakan online single submission. Sistem perizinan digital itu tak sejalan dengan pengaturan dari pemerintah daerah
"Pak Menteri Bahlil ini buat suatu peraturan namanya itu OSS, Online Single Submission karena dia tanpa koordinasi dengan Pemda dia bisa membangun investasi dimana-mana," ucap Prasetyo.
Pras mengaku tidak mempersoalkan adanya OSS. Namun, sebelum mengeluarkan perizinan, perlu dilaksanakan koordinasi dengan pemerintah setempat.
"Harus diajak ngomong dong Pemda karena kita mengacu pada otonomi daerah," ujar Pras.
Prasetyo juga mengaku tak hanya satu kali ini saja menerima aduan serupa. Ia meminta ke depannya Bahlil melakukan evaluasi atas kebijakan ini.
"Kalau semua ditabrak, nah ini yang terjadi nih, (wilayah) Tulodong, Senopati dan sekarang Melawai dan seterusnya begitu terus. Saya sudah kasih waktu satu pekan untuk membereskannya (di Melawai)," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
