Jakarta: Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan swastanisasi air. Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana mengatakan swastanisasi air hanya menyusahkan warga.
Arif menyampaikan pesan ini secara langsung. Dia bertemu Anies usai berunjuk rasa di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
"Kami sudah bertemu Pak Anies Baswedan. Kami minta Pak Gubernur untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung," kata Arif usai bertemu Anies, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Maret 2018.
Putusan MA Nomor 31/Pdt/2017 menyatakan Pemprov DKI dan dua perusahaan swasta, Aetra dan Palyja, gagal memenuhi hak atas air. Untuk itu, Perusahaan Air Minum (PAM) harus memenuhi kebutuhan air masyarakat.
(Baca juga: PAM Jaya Dianjurkan Setop Swastanisasi)
Kendati putusan itu keluar tahun lalu, namun kontrak antara DKI dengan perusahan swasta masih berjalan. "Putusan MA harus dilaksanakan sesegera mungkin. Dan kami minta negara mengambil alih," tegas dia.
Arif ingin Pemprov DKI Jakarta dapat mengelola air yang berpegangan pada hak asasi manusia (HAM). Ia berharap Anies mau berkomitmen dengan ucapannya yang menyatakan akan mengambil alih pengelolaan air.
"Tapi kami juga enggak mau kalau komitmen ini tipu-tipu. Tapi kami ingin komitmen real," tandas dia.
Siang tadi, puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta melakukan aksi 'mandi dan nyuci bareng' di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Aksi itu sebagai bentuk protes mereka terhadap sikap Pemprov DKI yang masih melakukan swastanisasi air di Ibu Kota.
Jakarta: Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan swastanisasi air. Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana mengatakan swastanisasi air hanya menyusahkan warga.
Arif menyampaikan pesan ini secara langsung. Dia bertemu Anies usai berunjuk rasa di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
"Kami sudah bertemu Pak Anies Baswedan. Kami minta Pak Gubernur untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung," kata Arif usai bertemu Anies, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Maret 2018.
Putusan MA Nomor 31/Pdt/2017 menyatakan Pemprov DKI dan dua perusahaan swasta, Aetra dan Palyja, gagal memenuhi hak atas air. Untuk itu, Perusahaan Air Minum (PAM) harus memenuhi kebutuhan air masyarakat.
(Baca juga:
PAM Jaya Dianjurkan Setop Swastanisasi)
Kendati putusan itu keluar tahun lalu, namun kontrak antara DKI dengan perusahan swasta masih berjalan. "Putusan MA harus dilaksanakan sesegera mungkin. Dan kami minta negara mengambil alih," tegas dia.
Arif ingin Pemprov DKI Jakarta dapat mengelola air yang berpegangan pada hak asasi manusia (HAM). Ia berharap Anies mau berkomitmen dengan ucapannya yang menyatakan akan mengambil alih pengelolaan air.
"Tapi kami juga enggak mau kalau komitmen ini tipu-tipu. Tapi kami ingin komitmen real," tandas dia.
Siang tadi, puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta melakukan aksi 'mandi dan nyuci bareng' di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Aksi itu sebagai bentuk protes mereka terhadap sikap Pemprov DKI yang masih melakukan swastanisasi air di Ibu Kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
