NEWSTICKER
Ilustrasi - Medcom.id
Ilustrasi - Medcom.id

Anies Dituding Tak Serius Menanggulangi Banjir

Nasional banjir jakarta
Achmad Zulfikar Fazli • 05 Januari 2020 23:06
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dituding tidak serius dalam menjalankan program penanggulangan banjir. Jakarta dinilai bisa bebas banjir jika janji kampanye Anies itu berjalan optimal.
 
"Ini menjadi renungan kita bersama, janji kampanye terkait banjir di Jakarta bukan janji mudah untuk dipenuhi, diperlukan pemimpin dengan aksi konkret yang nyata, bukan solusi bersifat pendekatan kata-kata. Janji politik juga harus disertai solusi yang realistis, dan terukur," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, kepada wartawan, Minggu, 5 Januari 2020.
 
Menurut Gembong, tidak ada eksekusi program penanggulangan banjir yang konkret dari Anies selama dua tahun ini. Program normalisasi hanya narasi fiksi, tanpa eksekusi yang nyata.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Padahal, lanjut Gembong, pemerintah pusat sudah coba melakukan kerja sama dalam penanggulangan banjir di Jakarta lewat sodetan kali Ciliwung. Pemerintah pusat menjalankan operasional sodetan, dan Pemprov DKI membebaskan lahan. Namun, belum ada lahan yang dibebaskan.
 
"Pak Gubernur harus benar-benar mengerti masalah banjir di Jakarta, perlu ada pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien bukan hanya sekadar enak dipandang, Fraksi PDI Perjuangan merasa bahwa program yang dilakukan selama ini hanya fokus kemasalah estetika atau beautifikasi tanpa memikirkan fungsi dan manfaat," ujar dia.
 
Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemprov DKI serius menyelesaikan permasalahan banjir yang seharusnya rampung selama dua tahun ini.
 
"Perlu adaptasi penerapan sistem penanganan banjir seperti masa Pemprov DKI Jakarta tahun 2016 silam yang dinilai efektif, dimana jumlah titik rawan banjir turun dari 480 titik menjadi 80 titik, hanya dalam waktu penanganan selama satu tahun," ucap dia.
 
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan pemerintah pusat dan Pemprov DKI telah bekerja sama sejak masih dipimpin Fauzi Bowo melalui program normalisasi sungai. Namun, program itu terhenti sejak 2017.
 
Padahal, program yang menyasar empat sungai yakni Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, dan Sungai Sunter itu ditargetkan selesai pada 2022.
 
"Namun kini penataan sungai terpaksa terhenti sejak Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta,” ujar Nirwono.
 
Anies, lanjut Nirwono, kemudian menggagas program naturalisasi sebagai bentuk penataan di sepanjang bantaran sungai. Anies juga berjanji tidak menggusur pemukiman warga.
 
Gagasan ini berbeda dengan konsep normalisasi. Naturalisasi tidak dilakukan dengan cara mengeruk badan sungai, memperdalam serta memperlebar bantaran sungai.
 
Menurut Nirwono, program naturalisasi juga membutuhkan yang lebih besar agar bisa berjalan dengan baik. Karena kemiringan lahan harus landai untuk dilakukan naturalisasi.
 
"Sementara kalau normalisasi tadi, kalau lebar ciliwung sekarang 20 (meter), itu mau dilebarkan 35 (meter), berarti kiri kanannya itu diambil 7,5 kiri, 7,5 kanan kan. Nah, dengan lebar sempit itu yang bisa dilakukan adalah penambahan dengan seal beton dengan konteks normalisasi," tegas dia.
 
Banjir melanda sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Lebak sejak Rabu, 1 Januari 2019. Bencana tersebut disebabkan curah hujan yang tinggi pada Selasa, 31 Desember 2019.
 
Banjir 'memakan' korban jiwa. Teranyar, sebanyak 43 orang meninggal.
 
Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan masih terjadi hingga Februari 2020. BMKG memperkirakan beberapa hari ke depan Jakarta akan diguyur hujan ekstrem.
 

(EKO)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif