medcom.id, Jakarta: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai, polemik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD hanya soal negosiasi politik. Pangkal masalah ada di prosedur tata cara pembahasan anggaran yang membuat DPRD inkonstitusional.
"Sebenarnya itu negosiasi politik biasa saja. Hanya yang penting sebenarnya seluruh aspirasi bisa dikanalisasi. Satu Musrenbang, dua aspirasi melalui temuan-temuan SKPD, kunjungan kerja, masukan langsung dari masyarakat dan aspirasi dewan," ujar Ganjar saat hendak mengikuti Rapat Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2015).
Ganjar tak memungkiri jika negosiasi bisa menghasilkan pesanan-pesanan. Hanya saja, hal itu tak jadi soal jika bisa dibuka secara transparan.
Yang menjadi soal, kata Ganjar, adalah prosedur tata cata pembahasan anggaran. Saat ini, sebut dia, ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2013 yang melarang Dewan membahas kegiatan dan satuan dalam APBD.
"Nah detail itu sudah satuan kerja. Maka sebenarnya itu sudah inkonstitusional. (Tapi) Karena belum ada aturannya, semua mengimplementasi sendiri-sendiri. Terjadilah seperti itu," tegas Ganjar.
medcom.id, Jakarta: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai, polemik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD hanya soal negosiasi politik. Pangkal masalah ada di prosedur tata cara pembahasan anggaran yang membuat DPRD inkonstitusional.
"Sebenarnya itu negosiasi politik biasa saja. Hanya yang penting sebenarnya seluruh aspirasi bisa dikanalisasi. Satu Musrenbang, dua aspirasi melalui temuan-temuan SKPD, kunjungan kerja, masukan langsung dari masyarakat dan aspirasi dewan," ujar Ganjar saat hendak mengikuti Rapat Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2015).
Ganjar tak memungkiri jika negosiasi bisa menghasilkan pesanan-pesanan. Hanya saja, hal itu tak jadi soal jika bisa dibuka secara transparan.
Yang menjadi soal, kata Ganjar, adalah prosedur tata cata pembahasan anggaran. Saat ini, sebut dia, ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2013 yang melarang Dewan membahas kegiatan dan satuan dalam APBD.
"Nah detail itu sudah satuan kerja. Maka sebenarnya itu sudah inkonstitusional. (Tapi) Karena belum ada aturannya, semua mengimplementasi sendiri-sendiri. Terjadilah seperti itu," tegas Ganjar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
