Jakarta: Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah menegaskan tidak ada tim gubernur yang dibiayai swasta. Semua honor mereka bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.
"Enggak ada (dibayar swasta)," kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 20 November 2017.
Namun, Saefullah menjelaskan, gubernur memiliki hak prerogatif untuk memilih staf gubernur di luar Tim Gubernur Percepatan Anggaran (TGUPP). Namun, honornya bukan dari APBD.
"Bisa salah satunya dari biaya operasional gubernur. Tidak dari APBD," jelas Saefullah.
Baca: Anies tak Masalah Dana Tim Gubernur Besar Asal Dibiayai APBD
Sementara itu, TGUPP yang diusulkan Gubernur DKI Anies Baswedan masih dalam tahap pembahasan. Belum ada angka yang pasti soal anggaran maupun jumlah tim ahli tersebut.
"Nanti, masih dalam tahap. Kan pergub (peraturan gubernur) belum selesai. Setiap ada TGUPP ada pergub baru," pungkas dia.
Jakarta: Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah menegaskan tidak ada tim gubernur yang dibiayai swasta. Semua honor mereka bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.
"Enggak ada (dibayar swasta)," kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 20 November 2017.
Namun, Saefullah menjelaskan, gubernur memiliki hak prerogatif untuk memilih staf gubernur di luar Tim Gubernur Percepatan Anggaran (TGUPP). Namun, honornya bukan dari APBD.
"Bisa salah satunya dari biaya operasional gubernur. Tidak dari APBD," jelas Saefullah.
Baca: Anies tak Masalah Dana Tim Gubernur Besar Asal Dibiayai APBD
Sementara itu, TGUPP yang diusulkan Gubernur DKI Anies Baswedan masih dalam tahap pembahasan. Belum ada angka yang pasti soal anggaran maupun jumlah tim ahli tersebut.
"Nanti, masih dalam tahap. Kan pergub (peraturan gubernur) belum selesai. Setiap ada TGUPP ada pergub baru," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
