Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelontorkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp4,8 miliar. Subsidi itu diperuntukan bagi angkutan kapal laut menuju Kepulauan Seribu, Jakarta.
"Kapal ke Kepulauan Seribu kami subsidi Rp4,8 miliar," kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria saat hadir pada "Cash Free Day" di Thamrin 10, Jakarta Pusat, Minggu, 11 September 2022.
Bantuan subsidi angkutan kapal itu diberikan berbarengan dengan subsidi BBM sebesar Rp62,5 miliar kepada TransJakarta. Ia berharap subsidi BBM itu membantu masyarakat di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Jadi Insyaallah kami bantu subsidi untuk transportasi agar membantu masyarakat di tengah kenaikan harga BBM," jelas dia.
Namun angkutan umum perkotaan (angkot) yang belum terintegrasi dengan JakLingko tidak mendapatkan subsidi. Sehingga tarif angkutan umum ikut menyesuaikan dengan harga BBM.
Meski begitu, pihaknya masih membahas opsi soal menambah angkot untuk mendapatkan subsidi. Berdasarkan data dari Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan jumlah angkutan umum mikrolet yang belum terintegrasi mencapai sekitar 4.500 unit, dari total sekitar 6.600 unit.
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelontorkan subsidi Bahan Bakar Minyak (
BBM) sebesar Rp4,8 miliar.
Subsidi itu diperuntukan bagi angkutan kapal laut menuju
Kepulauan Seribu, Jakarta.
"Kapal ke Kepulauan Seribu kami subsidi Rp4,8 miliar," kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria saat hadir pada "
Cash Free Day" di Thamrin 10, Jakarta Pusat, Minggu, 11 September 2022.
Bantuan subsidi angkutan kapal itu diberikan berbarengan dengan subsidi BBM sebesar Rp62,5 miliar kepada TransJakarta. Ia berharap subsidi BBM itu membantu masyarakat di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Jadi Insyaallah kami bantu subsidi untuk transportasi agar membantu masyarakat di tengah kenaikan harga BBM," jelas dia.
Namun angkutan umum perkotaan (angkot) yang belum terintegrasi dengan JakLingko tidak mendapatkan subsidi. Sehingga tarif angkutan umum ikut menyesuaikan dengan harga BBM.
Meski begitu, pihaknya masih membahas opsi soal menambah angkot untuk mendapatkan subsidi. Berdasarkan data dari Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan jumlah angkutan umum mikrolet yang belum terintegrasi mencapai sekitar 4.500 unit, dari total sekitar 6.600 unit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
