medcom.id, Jakarta: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menganggarkan pembelian kursi roda Rp2,57 juta per unit dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2016. Itu dinilai berlebihan, karena harga kursi roda secara umum hanya Rp800 ribu.
"Aku sering beli kursi roda harga Rp800 ribu. Kalau satu kursi roda Rp2,7 juta itu gila," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat Rabu (25/11/2015).
Anggaran itu dimasukkan Dinas Sosial sebagai bantuan sosial untuk warga lanjut usia. Ahok meminta anggaran pembelian 32 buah kursi roda dengan total anggaran Rp100 juta itu dipotong.
Tak hanya anggaran, Ahok juga mengaku sudah memotong sejumlah nomenklatur program imajiner. Menurutnya, masih banyak program yang tak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia mencontohkan, program Dinas Perpajakan bertajuk Pemahaman Cara Bayar PBB yang anggarannya mencapai ratusan juta. "Apa yang mau dipahami. Terus siapa yang mau kamu latih? RT RW yakin mau kasih pemahaman ke masyarakat?" tanya Ahok.
Ahok lebih memilih program yang bermanfaat. Anggaran selalu tersedia selama ada wujud nyatanya. "Pertama, tanya ada fungsi tidak. Kalau tidak ada fungsinya kita potong," tandas Ahok.
medcom.id, Jakarta: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menganggarkan pembelian kursi roda Rp2,57 juta per unit dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2016. Itu dinilai berlebihan, karena harga kursi roda secara umum hanya Rp800 ribu.
"Aku sering beli kursi roda harga Rp800 ribu. Kalau satu kursi roda Rp2,7 juta itu gila," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat Rabu (25/11/2015).
Anggaran itu dimasukkan Dinas Sosial sebagai bantuan sosial untuk warga lanjut usia. Ahok meminta anggaran pembelian 32 buah kursi roda dengan total anggaran Rp100 juta itu dipotong.
Tak hanya anggaran, Ahok juga mengaku sudah memotong sejumlah nomenklatur program imajiner. Menurutnya, masih banyak program yang tak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia mencontohkan, program Dinas Perpajakan bertajuk Pemahaman Cara Bayar PBB yang anggarannya mencapai ratusan juta. "Apa yang mau dipahami. Terus siapa yang mau kamu latih? RT RW yakin mau kasih pemahaman ke masyarakat?" tanya Ahok.
Ahok lebih memilih program yang bermanfaat. Anggaran selalu tersedia selama ada wujud nyatanya. "Pertama, tanya ada fungsi tidak. Kalau tidak ada fungsinya kita potong," tandas Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
