medcom.id, Jakarta: DPRD DKI Jakarta melakukan Rapat Paripurna yang mengagendakan penyampaian hasil laporan masa reses ketiga tahun anggaran 2015 hari ini. Reses dilakukan pada 7-15 Desember.
Wakil Ketua DPRD DKI sekaligus pemimpin rapat Triwisaksana mengatakan, laporan hasil reses dewan memiliki kekurangan. Hasil itu belum bisa diserahkan kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
"Nanti kita buat laporannya yang lebih komprehensif versi semua anggota, baru setelah itu kita serahkan kepada gubernur," kata pria yang akrab disapa Sani di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (31/12/2015).
Sani menjelaskan, banyak anggota dewan yang belum memasukkan hasil kegiatan reses. Sebab, anggota dewan disibukkan dengan berbagai agenda di akhir tahun termasuk penyusunan APBD 2016.
"Karena banyak kesibukan di akhir tahun. Jadi ada anggaran, kemudian Balegda (Badan Legislatif Daerah) masih bekerja jadi ada tambahan lah," jelasnya.
Laporan hasil reses anggota dewan dibagi dalam beberapa bidang, diantaranya Pemerintahan, Perekonomian, Perhubungan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.
Berikut rangkuman hasil reses di seluruh wilayah DKI Jakarta:
1. Bidang Pemerintahan: Permintaan penambahan alat pencetak e-KTP, pemeriksaan hidran secara rutin, penyelenggaraan sosialisasi cara pembuatan sertifikat tanah, pemerintah diminta evaluasi ormas-ormas tidak jelas agar tidak mengganggu kenyamanan warga.
2. Bidang Perekonomian: Warga Klender meminta dibuatkan akses jalan ke Pasar Klender, penempatan petugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di pasar-pasar untuk menguji kelayakan makanan, PDAM diminta untuk meningkatkan kualitas air bersih, Pemda diminta tinjau kembali penetapan pajak.
3. Bidang Perhubungan: Meningkatkan pelayanan bidang transportasi dan fasilitas penunjangnya dan merazia kendaraan yang parkir di pinggir jalan yang menimbulkan kemacetan.
4. Bidang Pembangunan: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Air diminta melakukan pelebaran dan normalisasi sungai dan Dinas Kebersihan diminta untuk menambah tempat sampah, gerobak, dan truk pengangkut sampah agar tidak terjadi penumpukan sampah.
5. Bidang Kesejahteraan Sosial: Kartu Jakarta Pintar (KJP) diberikan untuk murid swasta dan bisa dialokasikan hingga perguruan tinggi, pemberian tunjangan kepada guru swasta, Pemda evaluasi sistem BPJS Kesehatan, Pemda lebih memperhatikan penghasilan pekerja sosial dan guru ngaji.
medcom.id, Jakarta: DPRD DKI Jakarta melakukan Rapat Paripurna yang mengagendakan penyampaian hasil laporan masa reses ketiga tahun anggaran 2015 hari ini. Reses dilakukan pada 7-15 Desember.
Wakil Ketua DPRD DKI sekaligus pemimpin rapat Triwisaksana mengatakan, laporan hasil reses dewan memiliki kekurangan. Hasil itu belum bisa diserahkan kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
"Nanti kita buat laporannya yang lebih komprehensif versi semua anggota, baru setelah itu kita serahkan kepada gubernur," kata pria yang akrab disapa Sani di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (31/12/2015).
Sani menjelaskan, banyak anggota dewan yang belum memasukkan hasil kegiatan reses. Sebab, anggota dewan disibukkan dengan berbagai agenda di akhir tahun termasuk penyusunan APBD 2016.
"Karena banyak kesibukan di akhir tahun. Jadi ada anggaran, kemudian Balegda (Badan Legislatif Daerah) masih bekerja jadi ada tambahan lah," jelasnya.
Laporan hasil reses anggota dewan dibagi dalam beberapa bidang, diantaranya Pemerintahan, Perekonomian, Perhubungan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.
Berikut rangkuman hasil reses di seluruh wilayah DKI Jakarta:
1. Bidang Pemerintahan: Permintaan penambahan alat pencetak e-KTP, pemeriksaan hidran secara rutin, penyelenggaraan sosialisasi cara pembuatan sertifikat tanah, pemerintah diminta evaluasi ormas-ormas tidak jelas agar tidak mengganggu kenyamanan warga.
2. Bidang Perekonomian: Warga Klender meminta dibuatkan akses jalan ke Pasar Klender, penempatan petugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di pasar-pasar untuk menguji kelayakan makanan, PDAM diminta untuk meningkatkan kualitas air bersih, Pemda diminta tinjau kembali penetapan pajak.
3. Bidang Perhubungan: Meningkatkan pelayanan bidang transportasi dan fasilitas penunjangnya dan merazia kendaraan yang parkir di pinggir jalan yang menimbulkan kemacetan.
4. Bidang Pembangunan: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Air diminta melakukan pelebaran dan normalisasi sungai dan Dinas Kebersihan diminta untuk menambah tempat sampah, gerobak, dan truk pengangkut sampah agar tidak terjadi penumpukan sampah.
5. Bidang Kesejahteraan Sosial: Kartu Jakarta Pintar (KJP) diberikan untuk murid swasta dan bisa dialokasikan hingga perguruan tinggi, pemberian tunjangan kepada guru swasta, Pemda evaluasi sistem BPJS Kesehatan, Pemda lebih memperhatikan penghasilan pekerja sosial dan guru ngaji.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
