Jakarta: Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menyoroti banyaknya kursi jabatan kosong di Ibu Kota. Banyak petinggi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas ataupun pelaksana harian.
"Beban kerja mereka terlalu tinggi akibat rangkap jabatan, apalagi mereka harus bekerja di tengah pandemi akibatnya masyarakat yang dirugikan," kata August dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27 Maret 2021.
Menurut dia, rangkap jabatan menyebabkan kualitas layanan kepada warga menurun, terutama pada program yang membutuhkan pantauan kerja di lapangan. Program ini meliputi pemberian bantuan sosial tunai (BST), penanganan banjir, dan vaksinasi lansia yang sedang berjalan.
Baca: Tina Toon Minta Kasus Pelecehan Seksual Pejabat DKI Diusut Tuntas
Kursi jabatan yang kosong ialah wali kota Jakarta Selatan, kepala Dinas Perumahan, kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), dan kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Posisi kosong lainnya, yakni kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara, kepala Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok, camat Kebayoran Lama, camat Kebon Jeruk, camat Tanah Abang, camat Gading, lurah Grogol Selatan, lurah Grogol Utara, dan lurah Manggarai.
Anggota Komisi A tersebut menilai pelaksana tugas tak akan leluasa membuat terobosan dalam menjalankan program kerja. Pasalnya, mereka tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan anggaran, mengubah struktur kepegawaian, ataupun aspek organisasi.
"Segera angkat pejabat sehingga program kerja bisa cepat tereksekusi," saran dia.
Jakarta: Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
DPRD DKI
Jakarta August Hamonangan menyoroti banyaknya kursi jabatan kosong di
Ibu Kota. Banyak petinggi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas ataupun pelaksana harian.
"Beban kerja mereka terlalu tinggi akibat rangkap jabatan, apalagi mereka harus bekerja di tengah pandemi akibatnya masyarakat yang dirugikan," kata August dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27 Maret 2021.
Menurut dia, rangkap jabatan menyebabkan kualitas layanan kepada warga menurun, terutama pada program yang membutuhkan pantauan kerja di lapangan. Program ini meliputi pemberian bantuan sosial tunai (BST), penanganan banjir, dan vaksinasi lansia yang sedang berjalan.
Baca:
Tina Toon Minta Kasus Pelecehan Seksual Pejabat DKI Diusut Tuntas
Kursi jabatan yang kosong ialah wali kota Jakarta Selatan, kepala Dinas Perumahan, kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), dan kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Posisi kosong lainnya, yakni kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara, kepala Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok, camat Kebayoran Lama, camat Kebon Jeruk, camat Tanah Abang, camat Gading, lurah Grogol Selatan, lurah Grogol Utara, dan lurah Manggarai.
Anggota Komisi A tersebut menilai pelaksana tugas tak akan leluasa membuat terobosan dalam menjalankan program kerja. Pasalnya, mereka tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan anggaran, mengubah struktur kepegawaian, ataupun aspek organisasi.
"Segera angkat pejabat sehingga program kerja bisa cepat tereksekusi," saran dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
