medcom.id, Jakarta: Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan akan menggusur seluruh bangunan di kawasan Kalijodo yang berdiri di atas tanah negara. Namun, keputusan ini menimbulkan kekecawaan di mata warga Kalijodo.
Salah satunya Tati, 50, warga RT07 RW10, Kelurahan Angke, Tambora, Jakarta Barat, yang menjadi rumahnya terkena gusur oleh Pemprov DKI. Tati mengaku masih belum ikhlas menerima kenyataan kalau rumahnya bakal digusur.
"Kirain cuma tempat kafe-kafe itu yang kena gusur. Rumah warga yang bukan tempat hiburan juga ternyata kena. Engga pernah ada sosialisasi langsung sama sekali ke warga," ungkap Tati saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Jumat (19/2.2016) dini hari.
Namun, Tati bilang tak bisa berbuat banyak. Janda anak dua itu mengaku tak kuasa melawan keputusan Pemprov DKI yang bakal menertibkan Kalijodo, walaupun hatinya merasa berat buat meninggalkan tempat kelahirannya dan tinggal di rumah susun.
Hal yang membikin Tati resah juga soal kelanjutannya hidupnya pascapenggusuran. Meski mengaku sudah mendaftar, Tati menyatakan belum dapat kepastian Rusun mana yang bakal jadi lokasi relokasi dirinya dan warga lain.
"Engga tahu Rusun mana, mekanisme kita bagaimana. Kan belum ada penjelasan apa-apa," kata Tati lirih.
Serupa dengan Tati, warga lainnya, Abah Haji juga merasa belum rela meninggalkan rumah dan toko kelontong yang sudah susah payah dia bangun. Pria asal Kuningan, Jawa Barat itu pun kini bingung mau dibawa ke mana barang dagangannya diungsikan.
"Belum tahu, masih bingung. Mana masih banyak barang dagangannya. Saya buka toko ini sudah puluhan tahun," ungkap Abah Haji.
Sejak 1970, Abah tinggal di Kalijodo. Meski tinggal hanya berjarak beberapa meter dari lokasi hiburan malam, pria berusia 65 tahun itu mengaku tak risih. Keberadaan tempat hiburan malam buat Abah justru jadi salah satu sebab warungnya banyak didatangi pembeli.
"Ya gara-gara tempat itu jadi banyak yang mampir ke sini. Kalau jajan di dalam kan mahal," ucap Abah.
Meski belum rela, Abah mengaku sudah mendaftar biar mendapat jatah rusun. Dia mengaku ikut daftar lantaran banyak tetanga sekitarnya yang juga sudah mendaftar.
Tati dan Abah, punya harapan serupa, minta Pemprov DKI memikirkan nasib mereka pascapenertiban. Sebab, menurut keduanya, hingga kini nasib warga Kalijodo pascapenggusuran masih samar.
Pemprov DKI bulat menertibkan Kalijodo. Kawasan yang masuk wilayah administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat itu bakal rata dengan tanah dalam waktu dekat.
Kamis 18 Februari, Pemprov sudah melayangkan surat peringatan pertama (SP1) buat angkat kaki. Warga punya waktu sepekan buat mengemas barang dan membongkar bangunan.
Jika tak digubris, Pemprov bakal melayangkan SP2. Peringatan kedua itu berlaku selama tiga hari. Kalau masih juga tak diindahkan, Pemprov bakal mengirim SP3 yang berlaku satu hari. Lepas itu, barulah surat perintah pembongkaran (SPB) turun.
medcom.id, Jakarta: Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan akan menggusur seluruh bangunan di kawasan Kalijodo yang berdiri di atas tanah negara. Namun, keputusan ini menimbulkan kekecawaan di mata warga Kalijodo.
Salah satunya Tati, 50, warga RT07 RW10, Kelurahan Angke, Tambora, Jakarta Barat, yang menjadi rumahnya terkena gusur oleh Pemprov DKI. Tati mengaku masih belum ikhlas menerima kenyataan kalau rumahnya bakal digusur.
"Kirain cuma tempat kafe-kafe itu yang kena gusur. Rumah warga yang bukan tempat hiburan juga ternyata kena. Engga pernah ada sosialisasi langsung sama sekali ke warga," ungkap Tati saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Jumat (19/2.2016) dini hari.
Namun, Tati bilang tak bisa berbuat banyak. Janda anak dua itu mengaku tak kuasa melawan keputusan Pemprov DKI yang bakal menertibkan Kalijodo, walaupun hatinya merasa berat buat meninggalkan tempat kelahirannya dan tinggal di rumah susun.
Hal yang membikin Tati resah juga soal kelanjutannya hidupnya pascapenggusuran. Meski mengaku sudah mendaftar, Tati menyatakan belum dapat kepastian Rusun mana yang bakal jadi lokasi relokasi dirinya dan warga lain.
"Engga tahu Rusun mana, mekanisme kita bagaimana. Kan belum ada penjelasan apa-apa," kata Tati lirih.
Serupa dengan Tati, warga lainnya, Abah Haji juga merasa belum rela meninggalkan rumah dan toko kelontong yang sudah susah payah dia bangun. Pria asal Kuningan, Jawa Barat itu pun kini bingung mau dibawa ke mana barang dagangannya diungsikan.
"Belum tahu, masih bingung. Mana masih banyak barang dagangannya. Saya buka toko ini sudah puluhan tahun," ungkap Abah Haji.
Sejak 1970, Abah tinggal di Kalijodo. Meski tinggal hanya berjarak beberapa meter dari lokasi hiburan malam, pria berusia 65 tahun itu mengaku tak risih. Keberadaan tempat hiburan malam buat Abah justru jadi salah satu sebab warungnya banyak didatangi pembeli.
"Ya gara-gara tempat itu jadi banyak yang mampir ke sini. Kalau jajan di dalam kan mahal," ucap Abah.
Meski belum rela, Abah mengaku sudah mendaftar biar mendapat jatah rusun. Dia mengaku ikut daftar lantaran banyak tetanga sekitarnya yang juga sudah mendaftar.
Tati dan Abah, punya harapan serupa, minta Pemprov DKI memikirkan nasib mereka pascapenertiban. Sebab, menurut keduanya, hingga kini nasib warga Kalijodo pascapenggusuran masih samar.
Pemprov DKI bulat menertibkan Kalijodo. Kawasan yang masuk wilayah administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat itu bakal rata dengan tanah dalam waktu dekat.
Kamis 18 Februari, Pemprov sudah melayangkan surat peringatan pertama (SP1) buat angkat kaki. Warga punya waktu sepekan buat mengemas barang dan membongkar bangunan.
Jika tak digubris, Pemprov bakal melayangkan SP2. Peringatan kedua itu berlaku selama tiga hari. Kalau masih juga tak diindahkan, Pemprov bakal mengirim SP3 yang berlaku satu hari. Lepas itu, barulah surat perintah pembongkaran (SPB) turun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
