medcom.id, Jakarta: Program kredit rumah dengan uang muka (down payment/DP) 0 persen masih dipertanyakan peruntukannya. Saat ini hasil paparan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta masih dikaji Komisi D DPRD DKI.
"Ini masih debatable pembahasannya. Tentu soal pembahasan segmentasinya (rumah DP 0 persen) masih alot," kata Anggota Komisi D dari Fraksi NasDem Bestari Barus, Selasa 7 November 2017.
Dalam pertemuan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang digelar di Komisi D, terkuak program DP nol persen sebenarnya adalah rusunami (rumah susun sederhana milik). Bestari mempertanyakan program tersebut diperuntukkan warga yang mana.
"Saya mendukung program perumahan rakyat. Tapi ya jangan terburu-buru harus jelas. Saya tanya segmen mana yang mau diambil kalau masyarakat kelas UMP (Upah Minimum Provinsi) enggak masuk, pendapatan Rp3,6 juta mereka harus bayar listrik lalu biaya perawatan, belum untuk makan mereka," ujarnya.
Baca: Taufik Usul Dana Program Rumah DP 0% Ditambah
Nantinya, kata Bestari, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas soal Rancangan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (RAPBD) DKI, peruntukan program itu kembali akan dipertanyakan.
"Nanti dilihat di rapat Banggar, kalau tidak jelas juga bisa kami bisa coret," tegas Bestari yang juga menjabat sebagai Anggota Banggar
Program tersebut telah dianggarkan sebesar Rp800 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2018.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/0Kv3mwrN" allowfullscreen></iframe>
Jika merujuk pada model rusunami seperti yang telah dibangun di kawasan KS Tubun, Jakarta Pusat, segmentasi tersebut jelaslah tidak sesuai. Satu unit rusunami tipe 36, ujarnya, dibanderol seharga Rp440 juta.
Saat rapat dengan Komisi D sebelumnya sempat tercetus opsi untuk mencarikan dana lewat corprate social responsibility (CSR) untuk meringankan skema cicilan. Namun, itu dinilainya bukan opsi yang aman, mengingat lama masa cicilan diperkirakan mencapai 25 tahun.
Warga yang bisa melakukan pembelian rumah dengan DP 0 persen, kata dia, ialah mereka yang berusia produktif dalam rentang usia 20-30 tahun. Jika lebih dari dari itu, bisa-bisa malah masa cicilan rumah melampaui masa pensiun mereka.
Besatari pun menilai skema pembayaran cicilan rumah DP 0 persen justru lebih memberatkan warga ketimbang sewa pada rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
"Kami harapkan kembali saja lah jadi rusunawa. Dii negara mana pun mana ada rusun di atas HPL (hak pengelolaan) pemerintah daerah, HGB (Hak Guna Bangunan) di Pemda tapi jadi hak milik,"
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta semua pihak bersabar dan menunggu pengumuman resmi soal program tersebut, baik skema maupun lokasinya.
"Kalau ditanya-tanya terus, saya enggak akan bisa jawab (lokasi rumah dengan DP 0 persen). Karena walaupun ditanya 20 kali, saya akan jawab yang sama 20 kali juga gitu," ujar Sandi.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/VNnJz52N" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Program kredit rumah dengan uang muka (down payment/DP) 0 persen masih dipertanyakan peruntukannya. Saat ini hasil paparan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta masih dikaji Komisi D DPRD DKI.
"Ini masih debatable pembahasannya. Tentu soal pembahasan segmentasinya (rumah DP 0 persen) masih alot," kata Anggota Komisi D dari Fraksi NasDem Bestari Barus, Selasa 7 November 2017.
Dalam pertemuan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang digelar di Komisi D, terkuak program DP nol persen sebenarnya adalah rusunami (rumah susun sederhana milik). Bestari mempertanyakan program tersebut diperuntukkan warga yang mana.
"Saya mendukung program perumahan rakyat. Tapi ya jangan terburu-buru harus jelas. Saya tanya segmen mana yang mau diambil kalau masyarakat kelas UMP (Upah Minimum Provinsi) enggak masuk, pendapatan Rp3,6 juta mereka harus bayar listrik lalu biaya perawatan, belum untuk makan mereka," ujarnya.
Baca: Taufik Usul Dana Program Rumah DP 0% Ditambah
Nantinya, kata Bestari, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas soal Rancangan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (RAPBD) DKI, peruntukan program itu kembali akan dipertanyakan.
"Nanti dilihat di rapat Banggar, kalau tidak jelas juga bisa kami bisa coret," tegas Bestari yang juga menjabat sebagai Anggota Banggar
Program tersebut telah dianggarkan sebesar Rp800 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2018.
Jika merujuk pada model rusunami seperti yang telah dibangun di kawasan KS Tubun, Jakarta Pusat, segmentasi tersebut jelaslah tidak sesuai. Satu unit rusunami tipe 36, ujarnya, dibanderol seharga Rp440 juta.
Saat rapat dengan Komisi D sebelumnya sempat tercetus opsi untuk mencarikan dana lewat corprate social responsibility (CSR) untuk meringankan skema cicilan. Namun, itu dinilainya bukan opsi yang aman, mengingat lama masa cicilan diperkirakan mencapai 25 tahun.
Warga yang bisa melakukan pembelian rumah dengan DP 0 persen, kata dia, ialah mereka yang berusia produktif dalam rentang usia 20-30 tahun. Jika lebih dari dari itu, bisa-bisa malah masa cicilan rumah melampaui masa pensiun mereka.
Besatari pun menilai skema pembayaran cicilan rumah DP 0 persen justru lebih memberatkan warga ketimbang sewa pada rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
"Kami harapkan kembali saja lah jadi rusunawa. Dii negara mana pun mana ada rusun di atas HPL (hak pengelolaan) pemerintah daerah, HGB (Hak Guna Bangunan) di Pemda tapi jadi hak milik,"
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta semua pihak bersabar dan menunggu pengumuman resmi soal program tersebut, baik skema maupun lokasinya.
"Kalau ditanya-tanya terus, saya enggak akan bisa jawab (lokasi rumah dengan DP 0 persen). Karena walaupun ditanya 20 kali, saya akan jawab yang sama 20 kali juga gitu," ujar Sandi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
