Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan sistem data berintegritas yang dinamai Jakarta Satu. Sistem ini digadang-gadang bisa mengurangi potensi penggelembungan data.
"Jadi nanti datanya fix. Potensi penggelembungan bisa ditekan," kata Sekretaris Kecamatan Gambir Eddy Supriyanto kepada Medcom.id di Kantor Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Januari 2018.
Melalui data baku, kata dia, maka tak ada lagi simpang siur data. Hal ini akan mempermudah kinerja pemerintah, misalnya terkait kegiatan Dinsos seperti penyaluran dana sosial yang bakal lebih tepat sasaran.
"Karena kan selama ini banyak data yang tidak fix ya. Data masyarakat kurang mampu, di kita sama di Dinsos beda," imbuh Eddy.
Menurut dia simpang siur data selama ini kerap dijadikan celah oleh oknum. Perilaku koruptif kerap menyasar data yang tidak fix. Selisih data dijadikan target empuk agar dana bantuan masuk ke kantong oknum.
(Baca juga: DKI Luncurkan Jakarta Satu)
"Mungkin ini kaitannya Pak Gubernur ingin menghalau praktik korupsi. Supaya enggak ada lagi oknum yang bermain dengan data," kata Eddy.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan sistem tersebut bakal mengintegrasikan semua data ke dalam sistem tata ruang yang sama. Melalui sistem itu, kebijakan dapat dilakukan secara konsisten berdasarkan kesamaan data dan informasi.
"Tujuannya untuk mencegah korupsi, mengoptimalkan pendapatan daerah, dan melakukan transformasi kebijakan yang lebih tertata," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2018.
Anies menyampaikan, sistem tersebut sebagai wujud menuju good governance secara sistemik dan sistematis.
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan sistem data berintegritas yang dinamai Jakarta Satu. Sistem ini digadang-gadang bisa mengurangi potensi penggelembungan data.
"Jadi nanti datanya fix. Potensi penggelembungan bisa ditekan," kata Sekretaris Kecamatan Gambir Eddy Supriyanto kepada
Medcom.id di Kantor Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Januari 2018.
Melalui data baku, kata dia, maka tak ada lagi simpang siur data. Hal ini akan mempermudah kinerja pemerintah, misalnya terkait kegiatan Dinsos seperti penyaluran dana sosial yang bakal lebih tepat sasaran.
"Karena kan selama ini banyak data yang tidak fix ya. Data masyarakat kurang mampu, di kita sama di Dinsos beda," imbuh Eddy.
Menurut dia simpang siur data selama ini kerap dijadikan celah oleh oknum. Perilaku koruptif kerap menyasar data yang tidak fix. Selisih data dijadikan target empuk agar dana bantuan masuk ke kantong oknum.
(Baca juga:
DKI Luncurkan Jakarta Satu)
"Mungkin ini kaitannya Pak Gubernur ingin menghalau praktik korupsi. Supaya enggak ada lagi oknum yang bermain dengan data," kata Eddy.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan sistem tersebut bakal mengintegrasikan semua data ke dalam sistem tata ruang yang sama. Melalui sistem itu, kebijakan dapat dilakukan secara konsisten berdasarkan kesamaan data dan informasi.
"Tujuannya untuk mencegah korupsi, mengoptimalkan pendapatan daerah, dan melakukan transformasi kebijakan yang lebih tertata," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2018.
Anies menyampaikan, sistem tersebut sebagai wujud menuju good governance secara sistemik dan sistematis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
