Sandi Tak Permasalahkan Anggaran Kunker DPRD Membengkak

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tampak tak terlalu mempermasalahkan kenaikan anggaran kunjungan kerja (kunker) DPRD. Dalam Rancangan APBD 2018, anggaran kunker mencapai Rp106,79 miliar.  "Ya mungkin perlu mendapatkan perbandingan di daerah-daerah lain. Kita ingin terbuka karena Jakarta menjadi kota yang dinamis," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 22 November 2017. Sandi menuturkan DPRD ingin mendapatkan komparasi dari daerah dan negara-negara lain. Ia mendukungnya. Sebagai mitra eksekutif, DPRD harus punya referensi dari wilayah lain. "Dan kita ingin hargai sekali. Kita berharap kunjungan tersebut bisa memperkaya diskusi kita untuk memastikan pembangunan ke depan. Kemitraan antara eksekutif dan legislatif bisa berlangsung dan terwujud dengan baik," terang dia. Sandi memaklumi biaya anggaran yang melejit dari Rp3 miliar menjadi Rp106,7 miliar. Mungkin saja, lanjut dia, kota yang dikunjungi lebih banyak dari 2017. "Itu ada semua besarannya. Kita sudah lihat, selama itu untuk kebaikan (Jakarta)" ujar Sandi. Suami Nur Asiah ini menegaskan kunker harus menitikberatkan pada tiga isu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Isu itu adalah lapangan pekerjaan berkualitas, pendidikan, dan persatuan. Sebelumnya, Sekretariat DPRD DKI Jakarta menganggarkan Rp346,51 miliar untuk kegiatan selama 2018. Dalam situs apbd.jakarta.go.id tercantumkan bila kunjungan kerja mendapat alokasi dana sebesar Rp106,79 miliar. Dana tersebut belum ditambah dengan biaya kunjungan kerja sister city dan kunjungan balasan DPRD DKI Jakarta. Anggaran kunjungan ini mencapai sebesar Rp968,7 juta. Sekretaris DPRD DKI Muhammad Yuliadi mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk kunker ke lima negara sister city. Namun, belum ditentukan negara mana yang menjadi tujuan. "Kunker ini kegiatan rutin. Ke mana saja? Nanti ditentukan teman-teman dewan," kata Yuliadi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 22 November 2017. Selain untuk biaya kunjungan kerja, anggaran Rp345,61 miliar akan digunakan untuk biaya reses DPRD sebesar Rp69,304 juta. Ada juga untuk biaya pembahasan panitia khusus dan kepanitiaan lainnya sebesar Rp79,247 miliar Selain itu, ada biaya pembahasan badan musyawarah sekitar Rp15,244 miliar. Di samping itu, ada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pimpinan dan anggota dewan yang memakan dana Rp4,46 miliar. Jumlah khusus untuk DPRD DKI Jakarta pada 2018 memang membengkak hingga dua kali lipat. Pada 2017, anggaran untuk DPRD hanya berkisar Rp162,689 miliar.