Jakarta: Partai NasDem Jakarta mewadahi audiensi antara mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta. Puluhan mahasiswa mengeluhkan belum cairnya KJMU.
"Kita mempermasalahkan webnya, kalau ada kententuan expired diinfokan dan yang utama kapan KJMU cair," ujar Ketua Umum Naramuda Syahid, Dzikrika Rachman, di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juni 2024.
Dzikri mempermasalahkan pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang memastikan tidak ada pencabutan peserta KJMU. Hal ini diungkapkan Heru saat beraudiensi dengan sejumlah mahasiswa pada 9 Maret 2024.
"Kita diberikan kata-kata manis setiap penerima yang ditahap sebelumnya menerima uang, pasti akan cair, ternyata narasi di bawahnya ada akan cair jika tidak melanggar, ada verifikasi ulang," jelas dia.
Dia menyebut kurang lebih ada 1.000-an peserta KJMU yang dibatalkan. Sebab, mereka dianggap mampu.
"Ada data yang saat pemadatan data tidak sinkron dengan di lapangan," ujar dia.
Sejumlah orang tua yang meminta kejelasan pencairan KJMU juga hadir dalam audiensi ini. Salah satu orang tua menyebut anaknya yang tengah berkuliah di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, tengah kesulitan membayar kosan.
"Tanggal 25 saya baru bayar kosan anak Rp800 ribu, kapan KJMU cair? Kami selaku orang tua, mereka sudah menjerit di sana," tutur salah satu orang tua mahasiswa.
Aspirasi ini diterima langsung oleh Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta, Wibi Andriono, Sekretaris DPW NasDem Jakarta, Jupiter, dan anggota DPRD Komisi E Fraksi NasDem, Hariadi Anwar. Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta Waluyo Hadi juga hadir dalam audiensi tersebut.
Jakarta: Partai NasDem Jakarta mewadahi audiensi antara mahasiswa penerima
Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan Dinas Pendidikan (Disdik)
Jakarta. Puluhan mahasiswa mengeluhkan belum cairnya KJMU.
"Kita mempermasalahkan webnya, kalau ada kententuan expired diinfokan dan yang utama kapan KJMU cair," ujar Ketua Umum Naramuda Syahid, Dzikrika Rachman, di Gedung
DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juni 2024.
Dzikri mempermasalahkan pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang memastikan tidak ada pencabutan peserta KJMU. Hal ini diungkapkan Heru saat beraudiensi dengan sejumlah mahasiswa pada 9 Maret 2024.
"Kita diberikan kata-kata manis setiap penerima yang ditahap sebelumnya menerima uang, pasti akan cair, ternyata narasi di bawahnya ada akan cair jika tidak melanggar, ada verifikasi ulang," jelas dia.
Dia menyebut kurang lebih ada 1.000-an peserta KJMU yang dibatalkan. Sebab, mereka dianggap mampu.
"Ada data yang saat pemadatan data tidak sinkron dengan di lapangan," ujar dia.
Sejumlah orang tua yang meminta kejelasan pencairan KJMU juga hadir dalam audiensi ini. Salah satu orang tua menyebut anaknya yang tengah berkuliah di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, tengah kesulitan membayar kosan.
"Tanggal 25 saya baru bayar kosan anak Rp800 ribu, kapan KJMU cair? Kami selaku orang tua, mereka sudah menjerit di sana," tutur salah satu orang tua mahasiswa.
Aspirasi ini diterima langsung oleh Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta, Wibi Andriono, Sekretaris DPW NasDem Jakarta, Jupiter, dan anggota DPRD Komisi E Fraksi NasDem, Hariadi Anwar. Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta Waluyo Hadi juga hadir dalam audiensi tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
