medcom.id, Jakarta: Peneliti Komunikasi Politik LIPI, Firman Nur menilai dalam kisruh dana siluman, DPRD DKI Jakarta jauh lebih baik secara sikap dan komunikasi politik dalam tataran konstititusi perundang-undangan, dibandingkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.
"Dalam konteks APBD, DPRD berada jauh lebih konstitusional ketimbang Ahok," kata Firman dalam diskusi bertajuk kisruh APBD DKI: Siapa Silumannya, di Warung Komando, Tebet, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2015).
Firman mengatakan, gaya komunikasi Ahok dari awal memiliki kencenderungan untuk mengabaikan aturan main yang ada. Dilihat dalam kacamata komunikasi politik, lanjut Firman sikap yang diperlihatkan mantan Wali Kota Belitung Timur itu tidak tepat.
"Dalam kepemimpinan mengapa seorang Ahok punya attitude (sikap) yang tidak proper (pantas). Gaya dia menjadi leader (pemimpin) tidak ideal dalam konteks negara demokrasi," tuturnya.
Lebih lanjut dirinya menambahkan, dalam hal konstitualisme Ahok sebagai pemimpin seharusnya tidak mengadu domba dan memicu konflik. Bersama legislatif harusnya menjadi teman untuk membangun DKI Jakarta.
"Kalau konteks baik leadership (kepemimpinan), seharusnya jadi peluang, dia harus punya kemampuan komunikasi yang baik, sehingga punya daya untuk mengajak bukan menolak," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Peneliti Komunikasi Politik LIPI, Firman Nur menilai dalam kisruh dana siluman, DPRD DKI Jakarta jauh lebih baik secara sikap dan komunikasi politik dalam tataran konstititusi perundang-undangan, dibandingkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.
"Dalam konteks APBD, DPRD berada jauh lebih konstitusional ketimbang Ahok," kata Firman dalam diskusi bertajuk kisruh APBD DKI: Siapa Silumannya, di Warung Komando, Tebet, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2015).
Firman mengatakan, gaya komunikasi Ahok dari awal memiliki kencenderungan untuk mengabaikan aturan main yang ada. Dilihat dalam kacamata komunikasi politik, lanjut Firman sikap yang diperlihatkan mantan Wali Kota Belitung Timur itu tidak tepat.
"Dalam kepemimpinan mengapa seorang Ahok punya
attitude (sikap) yang tidak
proper (pantas). Gaya dia menjadi
leader (pemimpin) tidak ideal dalam konteks negara demokrasi," tuturnya.
Lebih lanjut dirinya menambahkan, dalam hal konstitualisme Ahok sebagai pemimpin seharusnya tidak mengadu domba dan memicu konflik. Bersama legislatif harusnya menjadi teman untuk membangun DKI Jakarta.
"Kalau konteks baik
leadership (kepemimpinan), seharusnya jadi peluang, dia harus punya kemampuan komunikasi yang baik, sehingga punya daya untuk mengajak bukan menolak," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
