medcom.id, Jakarta: DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta berkomitmen menjalankan tugas agar kisruh APBD DKI 2015 tidak terjadi lagi tahun depan. Sebab, Jakarta merupakan barometer bagi 33 provinsi yang ada di Indonesia.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta kisruh APBD DKI tak terulang. Penyusunan dan pengesahan APBD DKI 2016 harus tepat waktu. “Jakarta jadi barometer bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia, kisruh ini tidak boleh terulang,” kata Tjahjo dalam acara Musrenbang Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (14/4).
Tjahjo mengatakan, tahun ini ada dua provinsi dari 34 provinsi yang terlambat menyerahkan dokumen RAPBD ke Kemendagri yakni Provinsi DKI Jakarta dan Nangroe Aceh Darussalam. Namun pembahasan dan penyusunan APBD di Aceh lebih runyam hingga menimbulkan kekerasan.
"Dari 34 Provinsi, hanya Aceh dan DKI yang terlambat. Kalau mau tahu, Aceh lebih keras. Tidak hanya debat, tetapi aspek kekerasan juga muncul," katanya.
Kisruh APBD di DKI Jakarta dapat dikontrol karena masih dalam ranah politik. Sehingga Tjahjo belum dapat mengintervensi kisruh APBD di DKI, karena setiap orang memiliki hak poilitik.
"Kami tidak ikut campur. Masalah hukum yang diproses Pak Ahok (Basuki) silakan dilakukan. Tapi yang penting anggaran jangan tersandera. Terkait perencanaan anggaran, masih untung tidak kami potong banyak. Evaluasi kami atas perencanaan secara prioritas. Kalau mau fair, yang berkaitan dengan pejabat DKI yang kami potong, tapi nggak fair juga," katanya.
medcom.id, Jakarta: DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta berkomitmen menjalankan tugas agar kisruh APBD DKI 2015 tidak terjadi lagi tahun depan. Sebab, Jakarta merupakan barometer bagi 33 provinsi yang ada di Indonesia.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta kisruh APBD DKI tak terulang. Penyusunan dan pengesahan APBD DKI 2016 harus tepat waktu. “Jakarta jadi barometer bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia, kisruh ini tidak boleh terulang,” kata Tjahjo dalam acara Musrenbang Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (14/4).
Tjahjo mengatakan, tahun ini ada dua provinsi dari 34 provinsi yang terlambat menyerahkan dokumen RAPBD ke Kemendagri yakni Provinsi DKI Jakarta dan Nangroe Aceh Darussalam. Namun pembahasan dan penyusunan APBD di Aceh lebih runyam hingga menimbulkan kekerasan.
"Dari 34 Provinsi, hanya Aceh dan DKI yang terlambat. Kalau mau tahu, Aceh lebih keras. Tidak hanya debat, tetapi aspek kekerasan juga muncul," katanya.
Kisruh APBD di DKI Jakarta dapat dikontrol karena masih dalam ranah politik. Sehingga Tjahjo belum dapat mengintervensi kisruh APBD di DKI, karena setiap orang memiliki hak poilitik.
"Kami tidak ikut campur. Masalah hukum yang diproses Pak Ahok (Basuki) silakan dilakukan. Tapi yang penting anggaran jangan tersandera. Terkait perencanaan anggaran, masih untung tidak kami potong banyak. Evaluasi kami atas perencanaan secara prioritas. Kalau mau fair, yang berkaitan dengan pejabat DKI yang kami potong, tapi nggak fair juga," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
