medcom.id, Jakarta: Sidang paripurna penyampaian pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengenai Raperda tentang APBD DKI 2016 yang dijadwalkan hari ini pukul 14.00 WIB dibatalkan. Sebab, Pemprov DKI belum menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengatakan, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tuti Kusumawati menemui dirinya dengan membawa draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016, bukan RKA yang seharusnya disiapkan untuk rapat paripurna.
"Tadi eksekutif (Sekda dan Kepala Bappeda) datang ke ruangan saya bawa KUA-PPAS. Jika ingin sesuai aturan, eksekutif baru menyanggupi rapat paripurna dilaksanakan pada hari Kamis," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (15/12/2015).
Taufik menyesalkan sikap eksekutif tersebut. Sebab, pada saat badan musyawarah (bamus), eksekutif menyanggupi penyusunan RKA dalam satu hari. "Sekda, Ibu Tuti waktu rapat Bamus hadir. Saya tanya waktu itu sanggup tidak satu hari? Mereka menyanggupi," ujarnya.
Politikus Gerindra itu menegaskan, keterlambatan APBD DKI 2016 karena salah eksekutif, bukan legislatif. "Jangan anggota DPRD yang disalahkan. Sekarang Paripurna hanya Perda Olah Raga dan Kepemudaan,” katanya.
medcom.id, Jakarta: Sidang paripurna penyampaian pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengenai Raperda tentang APBD DKI 2016 yang dijadwalkan hari ini pukul 14.00 WIB dibatalkan. Sebab, Pemprov DKI belum menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengatakan, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tuti Kusumawati menemui dirinya dengan membawa draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016, bukan RKA yang seharusnya disiapkan untuk rapat paripurna.
"Tadi eksekutif (Sekda dan Kepala Bappeda) datang ke ruangan saya bawa KUA-PPAS. Jika ingin sesuai aturan, eksekutif baru menyanggupi rapat paripurna dilaksanakan pada hari Kamis," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (15/12/2015).
Taufik menyesalkan sikap eksekutif tersebut. Sebab, pada saat badan musyawarah (bamus), eksekutif menyanggupi penyusunan RKA dalam satu hari. "Sekda, Ibu Tuti waktu rapat Bamus hadir. Saya tanya waktu itu sanggup tidak satu hari? Mereka menyanggupi," ujarnya.
Politikus Gerindra itu menegaskan, keterlambatan APBD DKI 2016 karena salah eksekutif, bukan legislatif. "Jangan anggota DPRD yang disalahkan. Sekarang Paripurna hanya Perda Olah Raga dan Kepemudaan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
