Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.

Jurus Anies Kejar Target Realisasi Pajak Daerah

Nasional dki jakarta pajak
Nur Azizah • 02 Juli 2019 07:09
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi sejumlah fraksi DPRD DKI yang menyebut dirinya gagal mencapai target realisasi pajak. Anies berjanji bakal meningkatkan penerimaan daerah dari pos lain.
 
"Salah satunya dengan melaksanakan fiscal cadaster bekerja sama dengan Asian Development Bank," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 1 Juli 2019.
 
Dia juga berencana melaksanakan program pajak online bekerja sama dengan bank. Kemudian, memaksimalkan proses pendataan dan penetapan, khususnya pada objek pajak baru.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita juga akan mempercepat pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dipungut oleh perusahaan pengembang," ungkap dia.
 
Mantan Mendikbud ini juga berencana menggali potensi penerimaan retribusi daerah melalui intensifikasi penerimaan retribusi daerah. Yang terpenting, lanjut dia, meningkatkan pengawasan dan koordinasi kepada unit pemungut retribusi.
 
"Kami juga akan mengembangkan sarana pemungutan retribusi melalui Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD)," pungkas dia.
 
Sebelumnya, Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta menyoroti realisasi pendapatan DKI tahun 2018 yang tak capai target. Dari target Rp65,81 triliun, Pemprov DKI hanya berhasil mengumpulkan Rp61,24 triliun atau sekitar 93,05%.
 
(Baca juga:DPRD Kritisi Buruknya Realisasi Pendapatan Pajak DKI)
 
Sekretaris Fraksi Demokrat-PAN Bambang Kuswanto mengatakan penurunan pendapatan daerah ini menandakan rendahnya kinerja pegawai DKI dari tahun sebelumnya. Di tahun 2017 pendapatan DKI mencapai 103,69%.
 
"Fraksi partai Demokrat-PAN meminta agar SKPD terkait, khususnya Badan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan evaluasi menyeluruh agar kegagalan pencapaian target realisasi penerimaan daerah tidak terjadi lagi," kata Kuswanto dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 26 Juni 2019.
 
Ada enam pajak daerah yang tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan. Pajak Air Tahan hanya terealisasi 73,45% dari target Rp145 miliar. Lalu pajak hiburan terealisasi 92,63% dari target Rp900 miliar, pajak reklame terealisasi 88,24% dari target Rp1,15 triliun.
 
Pajak penerangan jalan terealisasi 95,41% dai target Rp825 miliar. Adapun realisasi pajak parkir terealisasi sebesar 93,23% dari target Rp550 miliar dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terealisasi 78,48% dari Rp6 triliun.
 
Kuswanto menyebut gagalnya pencapaian target pajak disebabkan penetapan target terlalu ambisius. "Terlalu ambisius dan belum selesai revisi beberapa perda yang diperlukan dalam pemungutan pajak daerah," ucap dia.
 
Salah satu Perda yang masih dibahas ialah Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dia berharap Pemprov DKI bisa menetapkan pajak daerah lebih realistis dan terukur.

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif