Jakarta: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mohamad Taufik optimistis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 beres pada 30 November 2019. Pembahasan akan dilakukan secara maraton mulai Rabu, 23 Oktober 2019.
"Iya, mulainya besok. Harus dilakukan seperti ini mulai besok sampai akhir November," kata Taufik di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2019.
Taufik menuturkan tenggat waktu penyelesaian pembahasan pada awal Desember. Saat ini, DPRD tengah menggodok kelanjutan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi memastikan pembahasan bakal dikebut. "Ya on schedule jangan sampai nanti lewat dari November. Tanggal 25, Jumat, kalo ga salah, sudah ketok palu kita," kata dia.
Suhaimi menuturkan setelah APBD disetujui selanjutnya disahkan dalam rapat paripurna. Setelah itu, APBD 2020 disetor ke Kementerian Dalam Negeri.
Suhaimi menekankan ada sanksi bagi anggota dewan yang terlambat menyerahkan rancangan anggaran. Tujuannya supaya mereka bekerja maksimal sehingga tidak menganggu pelayanan.
"Sanksinya enam bulan tak digaji," kata dia.
Jakarta: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mohamad Taufik optimistis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 beres pada 30 November 2019. Pembahasan akan dilakukan secara maraton mulai Rabu, 23 Oktober 2019.
"Iya, mulainya besok. Harus dilakukan seperti ini mulai besok sampai akhir November," kata Taufik di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2019.
Taufik menuturkan tenggat waktu penyelesaian pembahasan pada awal Desember. Saat ini, DPRD tengah menggodok kelanjutan
Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi memastikan pembahasan bakal dikebut. "Ya
on schedule jangan sampai nanti lewat dari November. Tanggal 25, Jumat, kalo ga salah, sudah ketok palu kita," kata dia.
Suhaimi menuturkan setelah APBD disetujui selanjutnya disahkan dalam rapat paripurna. Setelah itu, APBD 2020 disetor ke Kementerian Dalam Negeri.
Suhaimi menekankan ada sanksi bagi anggota dewan yang terlambat menyerahkan rancangan anggaran. Tujuannya supaya mereka bekerja maksimal sehingga tidak menganggu pelayanan.
"Sanksinya enam bulan tak digaji," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
