Balai Kota DKI Jakarta. Foto: MI/Arya Manggala.
Balai Kota DKI Jakarta. Foto: MI/Arya Manggala.

Pemprov Kesulitan Tagih Fasilitas Umum dari Pengembang

Nasional pemprov dki fasilitas umum
Nur Azizah • 15 Mei 2019 17:10
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku sulit menagih fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang ada di tangan pengembang. Tugas itu pun dilimpahkan ke tiap wali kota.
 
"Memang penagihan fasos fasum masih menjadi PR (pekerjaan rumah) untuk Pemprov. Sekarang penagihan di wali kota supaya lebih cepat," kata Kepala Inspektorat DKI Jakarta Michael Rolandi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019.
 
Menurut dia, nantinya, wali kota akan menyerahkan fasilitas ke Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD). Penyerahan akan dicatat dalam berita acara. "Nah, setelah ditagih baru diberikan ke SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait," imbuh dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Michael menyebut kendala penagihan aset dikarenakan sulitnya mencari pengembang. Pasalnya, banyak pengembang yang sudah menguasai aset fasos dan fasum sejak 1971.
 
"Kendala lainnya kadang juga ada yang surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) fasos fasum tidak ada. Nanti ini kita tetapkan di majelis penetapan status aset kalau pengembang udah enggak ada bagaimana," ujar dia.
 
Siang tadi, Pemprov DKI Jakarta kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). WTP diberikan atas Laporan Keuangan Rakyat Daerah (LKPD) Pemprov DKI 2018.
 
WTP ini adalah predikat kedua yang diraih DKI selama dua tahun berturut-turut. Kendati begitu, Wakil Ketua BPK Bahrullah mengatakan predikat WTP bukan jaminan laporan keuangan yang disajikan terbebas dari kecurangan.
 
Kendati telah meraih WTP, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Salah satu di antaranya pelaksanaan inventarisasi aset yang belum selesai dan masih terdapat kelemahan dalam sistem informasi aset tetap.
 
Baca: Jokowi Ingin Seluruh Fasilitas Umum Ramah Difabel
 
"Lalu, terdapat aset fasos dan fasum berupa tanah yang telah diserahkan kepada Pemprov tapi dimanfaatkan pihak lain," ujar dia.
 
Permasalah lainnya adalah dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Pintar (KMP) yang masih berada di rekening penampungan. Beberapa kartu itu pun belum bisa dimanfaatkan oleh penerima bantuan.
 
"Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak memengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan," ungkap Bahrullah.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif