medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji ulang anggaran jamuan makan di Balai Kota. Angka Rp6,6 milar yang masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) masih bisa diubah.
Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama membantah anggaran itu hanya untuk jamuan makan di Balai Kota. Ahok menyebutkan, biasanya perjamuan makan tak hanya bertempat di Balai Kota. Jamuan makan terkadang dilakukan di luar lingkungan Balai Kota untuk menyambut tamu yang datang.
"Kita tinggal cek saja. Kadang-kadang mereka bilang tidak cukup. Tamu pelantikan yang datang selalu kita siapkan makanan. Saya tidak tahu detail (anggaran) itu," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2015).
Ahok menilai perlu ada pengecekan ulang soal usulan anggaran tersebut. Sebab anggaran masih dalam tahap usulan. Kelebihan atau kekurangan anggaran masih bisa terjadi.
"Itu baru usulan. Diperkirakan tahun depan lebih ramai atau tidak (acara) saya tidak tahu. Kalau terbukti terlalu tinggi harus dipotong. Harus ada bukti laporan juga dong," ujar Ahok.
Ahok yakin dengan sistem e-budgeting semua anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pula halnya dengan usulan anggaran jamuan makan Pemprov DKI.
"E-budgeting sudah ada harga satuan. Satuan makan berapa tinggal hitung saja. Terus dia bisa buktikan tahun ini habis berapa. DKI sudah gampang kontrolnya" kata Ahok.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji ulang anggaran jamuan makan di Balai Kota. Angka Rp6,6 milar yang masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) masih bisa diubah.
Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama membantah anggaran itu hanya untuk jamuan makan di Balai Kota. Ahok menyebutkan, biasanya perjamuan makan tak hanya bertempat di Balai Kota. Jamuan makan terkadang dilakukan di luar lingkungan Balai Kota untuk menyambut tamu yang datang.
"Kita tinggal cek saja. Kadang-kadang mereka bilang tidak cukup. Tamu pelantikan yang datang selalu kita siapkan makanan. Saya tidak tahu detail (anggaran) itu," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2015).
Ahok menilai perlu ada pengecekan ulang soal usulan anggaran tersebut. Sebab anggaran masih dalam tahap usulan. Kelebihan atau kekurangan anggaran masih bisa terjadi.
"Itu baru usulan. Diperkirakan tahun depan lebih ramai atau tidak (acara) saya tidak tahu. Kalau terbukti terlalu tinggi harus dipotong. Harus ada bukti laporan juga dong," ujar Ahok.
Ahok yakin dengan sistem e-budgeting semua anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pula halnya dengan usulan anggaran jamuan makan Pemprov DKI.
"E-budgeting sudah ada harga satuan. Satuan makan berapa tinggal hitung saja. Terus dia bisa buktikan tahun ini habis berapa. DKI sudah gampang kontrolnya" kata Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
