medcom.id, Jakarta: Anggaran kunjungan kerja (kunker) DPRD DKI Jakarta sebesar Rp450 ribu per hari dinilai tidak realistis. Nominal anggaran dinilai tidak cukup untuk digunakan transportasi
"Hitung saja, kita dari rumah naik taksi ke bandara pulang-pergi hampir Rp 400ribu bahkan lebih. Terus bayar airport tax, setelah itu tujuan kunjungan kerja dari situ naik lagi misalkan taksi, belum makan. Kalau Rp 450ribu tidak realistis," kata Pras di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/12/2015).
Pras menegaskan, permintaan kenaikan anggaran kunker bukan untuk memenuhi kantong dewan, tetapi anggaran harus disesuaikan. Bahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pernah mengeluarkan surat edaran yang mengatakan bahwa perjalanan dinas anggota dewan sama dengan pejabat eselon II yakni sebesar Rp 1,5juta. "Ini yang harus diubah, bukan mengada-ada," kata Pras.
Pras berharap usulan itu disetujui oleh Kemendagri. Anggaran kunker dapat meningkatkan kinerja dewan. "Nanti dievaluasi Kemendagri, mudah-mudahan bisa disetujui. Kami ingin kerja yang sehat, main-main seperti itu (curang dalam anggaran) bukan eranya lagi," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Anggaran kunjungan kerja (kunker) DPRD DKI Jakarta sebesar Rp450 ribu per hari dinilai tidak realistis. Nominal anggaran dinilai tidak cukup untuk digunakan transportasi
"Hitung saja, kita dari rumah naik taksi ke bandara pulang-pergi hampir Rp 400ribu bahkan lebih. Terus bayar airport tax, setelah itu tujuan kunjungan kerja dari situ naik lagi misalkan taksi, belum makan. Kalau Rp 450ribu tidak realistis," kata Pras di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/12/2015).
Pras menegaskan, permintaan kenaikan anggaran kunker bukan untuk memenuhi kantong dewan, tetapi anggaran harus disesuaikan. Bahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pernah mengeluarkan surat edaran yang mengatakan bahwa perjalanan dinas anggota dewan sama dengan pejabat eselon II yakni sebesar Rp 1,5juta. "Ini yang harus diubah, bukan mengada-ada," kata Pras.
Pras berharap usulan itu disetujui oleh Kemendagri. Anggaran kunker dapat meningkatkan kinerja dewan. "Nanti dievaluasi Kemendagri, mudah-mudahan bisa disetujui. Kami ingin kerja yang sehat, main-main seperti itu (curang dalam anggaran) bukan eranya lagi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
