Jakarta: PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) menegaskan poster atau sticker Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak akan diganti dengan gambar lainnya. Meski, stiker berwajah Heru Budi banyak dikritik.
"Sejauh ini dari sisi layanan tidak ada yang terganggu karena penempatan dan segala macamnya itu juga tidak mengganggu," ujar Direktur Utama PT TransJakarta, Welfizon Yuza di Bengkel Jurnalistik Balaikota DKI Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024.
Welfizon menyebut penempatan stiker iklan layanan masyarakat milik Pemprov DKI Jakarta dengan gambar Heru Budi tidak menyalahi aturan. Ia menilai wajar sebagai pimpinan daerah mengajak masyarakat menjaga keamanan pemilu.
"Menurut kami itu hal yang wajar untuk kita bisa sebagai pimpinan daerah untuk mengajak semua masyarakat untuk bisa menjaga situasi yang aman dan kondusif untuk menyambut pesta demokrasi," jelas Welfizon.
Ia mengatakan desain iklan layanan masyarakat yang tertempel di beberapa halte milik PT TransJakarta itu dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Termasuk, narasi dalam stiker itu.
"Karna kalau dilihat kan apa yang dipasang itu sama semua. Dan pesannya seragam," ungkapnya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli menilai spanduk Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang terpasang di Halte TransJakarta terindikasi sebagai bentuk kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 secara terselubung.
Foto Heru di halte TransJakarta disandingkan dengan tulisan 'Pilihan Cerdas, Pemilu Aman, Indonesia Kuat' bisa ditemukan di Halte TransJakarta Bundaran Hotel Indonesia dan Halte Balaikota DKI Jakarta.
Taufik mengimbau PT TransJakarta sejatinya telah mengeluarkan larangan soal pemasangan alat peraga kampanye (APK) berupa stiker atau sejenis di lingkungan Transjakarta, termasuk halte-haltenya. Namun, PT TransJakarta hingga kini memang belum melarang pemasangan foto diri penyelenggara negara yang berkaitan dengan pemilu.
"Cuman, kemudian secara etika saja, Pak Heru itu kan salah satu kandidat untuk menjadi Gubernur Jakarta yang pemilihannya itu tahun ini juga, tahun 2024. Jadi, kemudian ya sebaiknya tidak dipasang-pasangkan," kata Taufik. (Mohammad Farhan Zhuhri)
Jakarta: PT Transportasi Jakarta (
TransJakarta) menegaskan poster atau sticker Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak akan diganti dengan gambar lainnya. Meski, stiker berwajah Heru Budi banyak dikritik.
"Sejauh ini dari sisi layanan tidak ada yang terganggu karena penempatan dan segala macamnya itu juga tidak mengganggu," ujar Direktur Utama PT TransJakarta, Welfizon Yuza di Bengkel Jurnalistik Balaikota DKI Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024.
Welfizon menyebut penempatan stiker iklan layanan masyarakat milik
Pemprov DKI Jakarta dengan gambar Heru Budi tidak menyalahi aturan. Ia menilai wajar sebagai pimpinan daerah mengajak masyarakat menjaga keamanan pemilu.
"Menurut kami itu hal yang wajar untuk kita bisa sebagai pimpinan daerah untuk mengajak semua masyarakat untuk bisa menjaga situasi yang aman dan kondusif untuk menyambut pesta demokrasi," jelas Welfizon.
Ia mengatakan desain iklan layanan masyarakat yang tertempel di beberapa halte milik PT TransJakarta itu dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Termasuk, narasi dalam stiker itu.
"Karna kalau dilihat kan apa yang dipasang itu sama semua. Dan pesannya seragam," ungkapnya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli menilai spanduk Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang terpasang di Halte TransJakarta terindikasi sebagai bentuk kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 secara terselubung.
Foto Heru di halte TransJakarta disandingkan dengan tulisan 'Pilihan Cerdas, Pemilu Aman, Indonesia Kuat' bisa ditemukan di Halte TransJakarta Bundaran Hotel Indonesia dan Halte Balaikota
DKI Jakarta.
Taufik mengimbau PT TransJakarta sejatinya telah mengeluarkan larangan soal pemasangan alat peraga kampanye (APK) berupa stiker atau sejenis di lingkungan Transjakarta, termasuk halte-haltenya. Namun, PT TransJakarta hingga kini memang belum melarang pemasangan foto diri penyelenggara negara yang berkaitan dengan pemilu.
"Cuman, kemudian secara etika saja, Pak Heru itu kan salah satu kandidat untuk menjadi Gubernur Jakarta yang pemilihannya itu tahun ini juga, tahun 2024. Jadi, kemudian ya sebaiknya tidak dipasang-pasangkan," kata Taufik.
(Mohammad Farhan Zhuhri) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
