Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta membatalkan pemberlakukan ganjil genap (gage) kendaraan roda empat bila terbukti gagal tekan mobilitas warga. Sebab, tujuan utama penerapanan kebijakan tersebut mengefektifkan pembatasan 50 pesen karyawan di Ibu Kota.
"Tujuannya untuk membatasi orang-orang yg bekerja agar bisa WFH (work from home). Jika dua pekan tidak tercapai atau tidak efektif, saya kira lebih baik dibatalkan," ungkap Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, kepada Media Indonesia di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2020.
Anggota Fraksi PKS itu menyebut kendaraan pribadi lebih aman ketimbang angkutan umum. Terlebih, jika ada penumpukan penumpang yang beralih ke angkutan umum di halte atau stasiun.
Upaya menjaga jarak dan menghindari kerumunan untuk menekan penyebaran covid-19 justru tak tercapai. "Fungsi kontrol harus diperketat agar tujuannya tercapai," kata Aziz.
Baca: Ganjil Genap Dikhawatirkan Mengembalikan Kebiasaan Buruk Pengendara
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menyebut pihaknya menilai ganjil genap tidak efektif membatasi jumlah kendaraan pribadi di Jakarta. Ia melihat lima hari masa sosialisasi .
Ia bahkan menyebut kasus covid-19 di perkantoran dan kendaraan umum justru menjadi yang tertinggi. “Yang dibatasi kan hanya kendaraan pribadi dengan ganjil genap. Padahal resiko yang tinggi itu ada di kendaraan umum, Pengawasan DKI masih lemah,” kata Yani melalui keterangan tertulis.
Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta membatalkan pemberlakukan ganjil genap (gage) kendaraan roda empat bila terbukti gagal tekan mobilitas warga. Sebab, tujuan utama penerapanan kebijakan tersebut mengefektifkan pembatasan 50 pesen karyawan di Ibu Kota.
"Tujuannya untuk membatasi orang-orang yg bekerja agar bisa WFH (
work from home). Jika dua pekan tidak tercapai atau tidak efektif, saya kira lebih baik dibatalkan," ungkap Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, kepada
Media Indonesia di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2020.
Anggota Fraksi PKS itu menyebut kendaraan pribadi lebih aman ketimbang angkutan umum. Terlebih, jika ada penumpukan penumpang yang beralih ke angkutan umum di halte atau stasiun.
Upaya menjaga jarak dan menghindari kerumunan untuk menekan penyebaran covid-19 justru tak tercapai. "Fungsi kontrol harus diperketat agar tujuannya tercapai," kata Aziz.
Baca:
Ganjil Genap Dikhawatirkan Mengembalikan Kebiasaan Buruk Pengendara
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menyebut pihaknya menilai ganjil genap tidak efektif membatasi jumlah kendaraan pribadi di Jakarta. Ia melihat lima hari masa sosialisasi .
Ia bahkan menyebut kasus covid-19 di perkantoran dan kendaraan umum justru menjadi yang tertinggi. “Yang dibatasi kan hanya kendaraan pribadi dengan ganjil genap. Padahal resiko yang tinggi itu ada di kendaraan umum, Pengawasan DKI masih lemah,” kata Yani melalui keterangan tertulis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
